Bupati : pemerintah akan meningkatkan kinerja agar fokus dan tuntas

Merdeka.com, Kutai Timur - Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan kinerja kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dimaksudkan, agar pekerjaan fokus dan tuntas menyelesaikan program tersebut.

Penegasan itu disampaikan orang nomor satu di Kutim tersebut, ketika menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim mengenai Laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2016, di ruang sidang utama gedung DPRD Kutim, kawasan Bukit Pelangi, Selasa (11/7) lalu. Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua Yulianus Palangiran didampingi wakil ketua Hj Encek UR Firgasih dan dihadiri para wakil rakyat.

Ismunandar mengucapkan mengucapkan apresiasi fraksi PPP yang tetap mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Oleh karena itu pemerintah bertekad meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan capaian kinerja serta melakukan pengawasan dan pengendalian hingga tujuan pembangunan bisa tercapai secara fokus dan tuntas,” kata Ismu.

Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan, Pemerintah telah berupaya menyampaikan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rincian realisasi dan target masing- masing OPD tercantum dalam buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016. Pemerintah daerah tetap konsisten, focus dan tuntas dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kutim dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Terima kasih atas masukan Fraksi PDI-Perjuangan demi terselenggaranya administrasi pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” sebut Bupati.

Selanjutnya tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Partai Gerindra. Pemerintah tetap berupaya keras mempertahankan penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai dan terus memperkuat pengawasan internal untuk menghindari penyimpangan lebih dini.

“Terkait dengan utang kepada pihak ketiga, pemerintah sudah berupaya membayar sesuai dengan kemampuan daerah,” sebut orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut.

Sementara itu tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa (NKB). Dalam buku Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, pemerintah telah menyajikan semua dokumen dan laporan terkait keuangan.

Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Nurani Amanat Persatuan (NAP). Pemerintah sependapat dengan Fraksi NAP bahwa prinsip akuntabilitas harus diterapkan kepada semua OPD yang mengelola keuangan daerah, sehingga akuntabilitas laporan keuangan daerah bisa berjalan dengan baik.

Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golkar. Pemerintah berterima kasih atas dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Pencapaian opini WTP dari BPK adalah upaya kerja keras, soliditas dan kerjasama eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua elemen masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrat. Materi laporan keuangan pemerintah yang terdiri daari laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah disajikan dalam buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016.

Rapat paripurna XIX tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran didampingi  Wakil Ketua II Hj Encek UR Firgasih serta dihadiri oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan 26 anggota DPRD Kutim, Sekertaris Daerah Irawansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Rupiansyah dan piimpinan OPD se- Kutai Timur.