1. KUTAI TIMUR
  2. INFO KUTIM

Semua pejabat diajak nobar film animasi pencegahan tindak korupsi

“Ini pesan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar film ini diputar untuk mensosialisasikan pencegahan tindak korupsi,” kata Irawansyah.

Wabup Kasmidi Bulang dan Seskab Irawansyah saat memimpin rapat koordinasi dan sebelumnya itu menonton film animasi pencegahan tindak korupsi di layar lebar. ©2017 Merdeka.com Reporter : Ardian Jonathan | Selasa, 06 Juni 2017 06:42

Merdeka.com, Kutai Timur - Pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar setiap hari senin di Pemkab Kutim pada Senin (5/6) kemarin ada yang berbeda. Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang didampingi Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah itu, diawali dengan pemutaran film yang berdurasi sekitar 23 menit yang isinya tentang pencegahan tindak korupsi.

Film animasi kartun itu, ditayangkan pada tiga layar lebar, sehingga semua peserta bisa melihat dengan jelas. Demikian juga sound system yang cukup baik, sehingga bisa didengar semua yang ada di ruangan Meranti tersebut.

“Ini pesan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar film ini diputar untuk mensosialisasikan pencegahan tindak korupsi. Hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Samarinda saat sosialisasi yang sama,” kata Seskab Irawansyah.

Selain para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wabup Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah juga turut menyaksikan film animasi produksi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
“Tayangan film ini bagus, karena menggambarkan beragam modus korupsi termasuk solusi pencegahannya,” terang Kasmidi.

Kasmidi yang memimpin rapat menuturkan Pemkab bersama KPK turut melakukan monitoring, pengawasan dan penindakan. Jika diambil garis besarnya, menurut mantan anggota DPRD Kutim ini, dia dan Bupati beserta jajarannya semakin berkomitmen mewujudkan pemerintahan bersih serta transparan. Tentunya akan melakukan evaluasi harta kekayaan kepala dan pejabat daerah. Dengan tujuan agar terhindar dari temuan korupsi, termasuk pungutan liar (pungli), terutama pada sistem pelayanan administrasi dan birokrasi yang diberikan kepada masyarakat langsung.

“Hendaknya (pelayanan) jangan sampai melalui berbagai meja, apalagi dikenakan pungutan yang tidak jelas,” imbuh Wabup.

Kasmidi lantas mengimbau kepada Kepala OPD, khususnya “pejabat teras” untuk tidak menerima berbagai imbalan suap atau gratifikasi. Demi mewujudkan roda pemerintahan yang lebih baik serta jauh dari tindakan KKN.

Masalah gratifikasi juga ditayangkan dalam film animasi tersebut. Dalam film itu jelas, KPK getol melakukan pencegahan, agar di Indonesia bersih dari tindak korupsi di semua tingkatan.

(AJ/AJ)
  1. Pemerintahan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA