Satpol PP diharapkan mampu tegakkan peraturan daerah dengan baik

Merdeka.com, Kutai Timur - Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sejumlah aturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga menegakkan peraturan daerah atau payung hukum yang dibuat pemerintah daerah dengan baik, agar lebih tertib dan aman dalam berbagai hal.

“Satpo PP merupakan penyelenggara negara yang bertugas dalam mengawal dan menjalankan amanat rakyat sekaligus menjaga kemajemukan masyarakat di daerah,” kata Bupati Ismunandar belum lama ini.

Pernyataan itu disampaikan saat peringatan HUT Satpol ke-67 yang digabung dengan peringatan otonomi daerah serta hari kebangkitan nasional di halaman kantor bupati. Hadir pada kesempatan itu sejumlah pejabat lingkup Pemkab Kutim unsur FKPD dan undangan lainnya serta ratusan pegawai lingkup Pemkab Kutim.

Orang nomor satu di Kutim itu juga mengucapkan atas nama pemerintah Kab Kutim mengucapkan selamat ulang tahun ke-67 Satpol PP, semoga di usia yang semakin matang dapat lebih profesional dan solid dalam mengemban tugas guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan aparatur Negara yang merupakan asset nasional.

Mengenai pelaksanaan otonomi, Bupati Ismunandar berpesan agar semangat kinerja pelayanan publik melalui E-Government dapat diperoleh masyarakat secara mudah, cepat dan tepat sehingga bisa terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.  

“Prioritaskan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan pengolahan sumber keuangan yang efektif efisien, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Pada kesempatan itu, bupati juga membacakan sambutan Mendagri mengenai peringatan Harkitnas. Intinya Mendagri menyampaikan agar proses percepatan terwujudnya visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) yang tertuang dalam rancangan strategis (Nawacita) serta terwujudnya Indonesia berdaulat, lebih difokuskan pada perwujudan pemerataan pembangunan menuju Indonesia berkeadilan yang sejalan dengan program desa membangun telah terlebih dahulu dilaksanakan di Kutim dengan menitik beratkan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Kemandirian kebangsaan serta kesejajaran merupakan intisari dan makna harkitnas dan hardiknas pada era globalisasi agar NKRI dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain yang terlebih dahulu maju,” harap Ismu sapaan akrab Ismunandar.    

Dijelaskan, kemandirian pada bidang pendidikan juga perlu dilakukan agar perguruan tinggi lebih memperhatikan dampak dari aktivitas terhadap pembangunan ekonomi utamanya ekonomi di daerah, sehingga perguruan tinggi dapat memerankan kemampuannya sebagai agen ekonomi development di samping agen edukasi.

“Guna mendukung pertumbuhan ekonomi beberapa cara dapat dilakukan di tingkat dasar dengan pengolahan limbah menjadi benda bermanfaat, sehingga pada jenjang selanjutnya telah mampu meluluskan anak didik yang dibutuhkan di dunia kerja dan industri,” harap Ismunandar.