Dialog publik RKPD untuk fokuskan pencapaian target pembangunan

Merdeka.com, Kutai Timur - Sebelum memasuki Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Pemkab Kutim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (FOPD). Kegiatan ini, untuk memfokuskan dalam pencapaian target pembangunan ke depan.

Dialog publik itu, juga sebagai salah satu upaya evaluasi program yang sudah dilaksanakan sebelumnya sesuai RPJMD lima tahunan. Semua program hendaknya dikerjakan berdasarkan target yang ada. Sehingga membuahkan hasil yang maksimal.

Kegiatan itu diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, Kades hingga unsur-unsur lainnya. Pada sesi dialog, acara itu dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rupiansyah, didampingi Plt Kepala Bapeda Sumarjana.

“Rencana pembangunan telah tersusun dan ditetapkan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Nah dari itu saja, kita jadikan acuan untuk evaluasi apa yang sudah tercapai dan apa yang belum. Bukan tiap tahun dimasukan perencanaan, tidak selesai-selasai kita,” tegas Rupiansyah.

Dalam sesi dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, para peserta banyak memberikan masukan kepada pemerintah. Agar ke depan lebih maksimal melakukan perencanaan pembangunan dan melaksanakannya dengan baik.

Ari, mewakili DPD KNPI Kutim mengatakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kutim, hendaknya program pemerintah lebih dipusatkan pada pengelolan lahan. Disebut olehya, berdasarkan data dari beberapa sumber jumlah lahan yang masih “menganggur” mencapai 16 ribu hektare.

“Jika (lahan seluas 16 ribu hektare) itu dimanfaatkan ke tanaman pangan tentu bisa memenuhi kebutuhan, paling tidak di Kutim sendiri,” terangnya.

Sementara itu, Roni, Kepala Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, berharap kebutuhan pelayanan penduduk serta pemantapan irigasi untuk pengelolaan sawah dapat didukung dengan program konkrit dari pemerintah. Demi mencegah lahan persawahan agar tak dilanda banjir yang bisa mengakibatkan gagal panen. Pihak desa juga berharap agar tapal batas kecamatan sehingga memberikan rasa tenang kepada para petani. Selain itu hendaknya pelayanan perekaman KTP el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dapat lebih dimaksimalkan di tingkat kecamatan. Sehingga mempersingkat jarak pelayanan bagi masyarakat.

“Karena sebelumnya kami (warga kecamatan) harus antar berkas secara kolektif ke Dinas Capil kabupaten (Disdukcapil),” sebutnya.

Dari berbagai usulan tersebut Plt Kepala Bappeda Sumarjana menjelaskan bahwa semua program dimaksud sudah tertampung dalam visi misi Pemkab Kutim. Yaitu terwujudnya kemandirian melalui penguatan agribinis dan agroindustri. Di dalamnya ada peningkatan produksi pangan dan komoditas agribisnis unggulan, lalu peningkatan infrastruktur dasar dan nilai tambah daya saing komoditas unggulan.

“Di situ ada penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal, pemantapan pondasi (program) perbenihan, penyuluhan, penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk pangan serta produk komoditi agribisnis unggulan,” jelas Sumarjana.

Selanjutnya peningkatan pada infrastruktur dasar yaitu penyediaan air baku, air bersih, listrik, berikut aksesibilitas dan mobilitas transportasi  antar desa. Sistem drainase, irigasi dan perluasan pemetaan pemukiman layak huni.