"Wujudkan kemitraan dengan Kades sebagai kepanjangan tangan Pemkab Kutim di tingkat desa," kata Ismunandar.
Merdeka.com, Kutai Timur - Pengurus badan Permusyawaratan Perwakilan (BPD) yang ada diminta untuk melakukan pengawalan program pembangunan di desanya masing-masing. Selain itu juga menjaga harmonisasi antar aparat desa sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik lagi ke depan.
Permintaan itu disampaikan Bupati Kutim Ismunandar, ketika melantik BPD Karangan Seberang dan Karangan Hlir, kecamatan Karangan pekan lalu. Orang nomor satu di Kutim itu, melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir dan salah satunya di kecamatan Karangan.
Selain meminta agar koordinasi dan komunikasi dijalin baik, Ismu juga berharap BPD dapat menjalankan peran tugas pokok dan fungsinya untuk mengawal program kerja yang dilaksanakan oleh Kades.
"Kawal program kerja, wujudkan kemitraan dengan Kades sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di tingkat desa," terang Ismu yang saat melaksanakan kunjungan kerja didampingi Isteri yang juga Wakil Ketua DPRD Kutim Ence UR Firgasih.
Sehingga pengelolaan anggaran desa tepat sasaran. Selanjutnya apabila terjadi permasalahan dalam perjalanan pemerintahan ditingkat desa, para aparatur desa diminta untuk menempuh upaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Berikutnya semua keberlangsungan pemerintahan tingkat desa wajib mendapat pengawasan dan pembinaan oleh Camat. Artinya harus ada sinergitas antara Camat , Kades dan BPD. Pada saat sinergitas kebijakan terjadi antara aparatur pemerintah, Bupati yakin kemajuan pembangunan di semua sektor yang ada dapat berjalan. Terutama dalam meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan di desa.
“Saya berharap Kades dan BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta amanah,” pinta orang nomor satu di Pemkab Kutim di Aula Kantor Camat Karangan.
Sebab suksesnya pelayanan dan pembangunan di masing-masing desa tak lepas dari dukungan Camat, Kades, BPD dalam menyerap aspirasi warga. Menjadi fasilitator untuk mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.