Usai ikuti pengarahan presiden, bupati minta camat awasi dana desa dengan cermat

Merdeka.com, Kutai Timur - Setelah mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo di istana Negara, Jakarat Selasa (24/10) lalu, Bupati langsung menginstruksikan kepada para camat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk langsung mengawasi implementasi Dana Desa (DD) yang telah dikucurkan.

Langkah ini dilakukan, setelah mendengarkan arahan Presiden terkait pemanfaatan Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat. Pada kesempatan pengarahan yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia itu, Presiden meminta kepada pemerintah darah melakukan penguatan lembaga di desa.

“Setelah penguatan kelembagaan, kemudian mensukseskan pelaksanaan dana desa (DD). Daerah diminta mengawasinya. Saya minta para camat langsung melakukan pengawasan mengenai dana desa tersebut,” pinta orang nomor satu di Kutim ini.

Bupati Ismunandar juga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Suwandi agar melakukan pemantauan perkembangan dari penyaluran DD. Selain itu, melaksanakan pelaporannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu Ismu yang hadir mengenakan kemeja batik nasional warna cokelat kemerahan juga meminta agar tugas dari Kepala DPMD tersebut didukung oleh peran aktif Camat dan aparatur dibawahnya. Sehingga pesan Presiden terkait program penyaluran DD di tiap-tiap desa dapat diimplementasikan dengan baik.

Selain menghadiri undangan dari Presiden di Istana Negara, Bupati juga menyempatkan waktu berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya guna membahas penyelesaian jaringan listrik bagi masyarakat di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang masih terkendala hingga saat ini. Berikut program pengembangan Bandara Sangkima eks PT Pertamina yang dihibahkan kepada Pemkab Kutim.

Untuk diketahui, dalam arahannya kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara waktu itu, Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi regulasi paket percepatan pertumbuhan ekonomi dan perizinan di daerah. Daerah diharapkan mampu membuat terobosan dan inovasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi.

“Gubernur, bupati dan walikota tidak bisa lagi hanya bekerja rutin ke kantor. Tapi harus mampu mencari peluang industri dan manifaktur guna alih tekhnologi dan mengurangi pengangguran,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menekankan pentingnya daerah mencari dan menggali produk yang bisa diekspor keluar negeri. Dia mengharapkan, pemerintah daerah mampu membangun sistem pelayanan yang baik bagi pengusaha. Selanjutnya kepala daerah diminta membentuk satgas guna memonitor dan mengevaluasi perizinan terutama izin investasi. Untuk mengantisipasi tindak korupsi, melalui penerapan E-Planning, E-Budgeting dan E Procurement.

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.