“Ini merupakan bentuk implementasi agenda prioritas nawa cita dalam pemerataan pembangunan antara wilayah, termasuk Kutim,” kata Kasmidi Bulang.
Merdeka.com, Kutai Timur - Progam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR dan TNI, dinilai sangat membantu masyarakat. Termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat terbantu dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa-desa.
Wakil Bupati Kasmidi Bulang saat menghadiri rapat koordinasi teknis bersama Kadis PU Aswandini dan anggota DPRD Kutim Herlang Mappatitti juga mengakui bahwa program TMMD selama ini sangan membantu masyarakat. Wabup mengatakan, Pemkab Kutim memberikan apresiasi terus terhadap program TMMD ini ke depan.
“Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan bernilai strategis, (TMMD) ini merupakan bentuk implementasi agenda prioritas nawa cita dalam pemerataan pembangunan antara wilayah. Terutama desa yang berada di kawasan Indonesia bagian timur termasuk Kutim,” sebut Wakil Bupati Kasmidi Bulang saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke 98 dengan Menteri PUPR dan jajaran TNI se-Indonesia, di Gedung Kementerian Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis, (9/3/2017).
Secara tegas Kasmidi mengatakan Pemkab Kutim siap dan terus mendukung kegiatan TMMD karena merupakan program nasional. Terlebih program ini merupakan satu solusi untuk membuka isolasi daerah yang terpencil. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang namanya desa terpencil atau terisolasi. Ditanya bagaimana tanggapannya terkait implemantasi kegiatan TMMD 2016 di Kutim, Wabup mengaku semua berjalan lancar. Dia bersyukur hasilnya sangat positif dan sudah bisa dinikmati masyarakat.
“Dengan adanya program TMMD 2017 ini diharapkan permasalahan semua desa bisa terjawab. Seperti pembuatan jalan, pembangunan gorong-gorong dan jembatan serta fasilitas umum lainnya,” harap mantan Anggota DPRD Kutim ini.
Saat mengikuti Rakornis Wabup didampingi Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Setyo Wibowo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Aswandini Eka Tirta, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Saifudin serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Herlang Mappatitti.
Dandim 0909 Sangatta Setyo Wibowo menambahkan dukungan dari Pemkab Kutim selama ini sangat baik dan cenderung aktif. Untuk ke depan, Dandim berharap TNI dan Pemkab terus berkoordinasi dalam menjalankan setiap program. Terutama menyongsong pelaksanaan TMMD 2017 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sangkulirang pada April dan Mei mendatang.
”Pada 2017 ini TMMD di Kutim diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Agar grafik program yang telah disiapkan dapat terlihat perbedaannya dari tahun ketahun,” harap Setyo.
Sementara Kadis PU Aswandini Eka Tirta menjelaskan program TMMD telah dianggarkan melalui Dinas PU Kutim. Diantaranya perbaikan jalan, rumah ibadah, mushola dan gereja serta perbaikan lapangan olahraga. Antara lain di Desa Saka, Mandu PS dan Desa Mandu Dalam. Program di Kecamatan Sangkulirang ini sesuai dengan program prioritas Tim teknis TMMD Kutim yang telah dikaji oleh TNI di daerah.
“Pembukaan jalan penghubung ada dua lajur. Gunanya untuk memperpendek jarak tempuh antara desa yang masih trisolir dan juga tempat-tempat wisata, khususnya wisata alam,” jelas Aswan, panggilan akrab Kadis PU.
Dalam Rakornis Menteri PUPR DR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, kerja sama dengan TNI telah terjalin sejak 2015. Terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana strategis. Kementerian PUPR dan TNI telah bersinergi dalam membangun jalan, jembatan dan pemeliharaan Sungai Ciliwung, Cisadane, Rawa Situ, membangun rusun TNI dan lain-lain. Menurut dia, kekuatan Indonesia ada pada manunggalnya TNI dan rakyat.
"TMMD merupakan vehicle (sarana) untuk mendekatkan TNI dengan rakyat, hanya dengan itu kita bisa menang," jelas Basoeki.
Untuk diketahui pelaksanaan TMMD ke-98 tahun anggaran 2017 dimulai 5 April-4 Mei atau selama 30 hari. Melibatkan 9.150 personel terdiri atas unsur TNI, Polri, Kementerian, masyarakat dan antar lembaga.