Musrenbang guna memantapkan skala prioritas pembangunan

Merdeka.com, Kutai Timur - Bupati Kutim Ismunandar meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memantapkan agenda skala-skala prioritas rencana kerja dalam Musrenbang tingkat Kabupaten tahun 2017 fokus produksi pangan lewat komoditas potensial unggulan yang memiliki nilai tambah daya saing. Langkah itu guna penyusunan RKPD 2018 nanti.

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di Kutim, ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rabu (23/3/2017) kemarin, di Gedung Serba Guna. Kegiatan yang dimotori Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim ini, dihadiri berbagai elemen, sepert ketua DPRD Mahyunadi, Wakil Ketua DPRD Encek UR Firgasih dan sejumlah anggota dewan lainnya, unsur FKPD, OPD dan Camat serta Kades se-Kutim.

Kegiatan Musrenbang ini, sebagai ranagkaian acara Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelumnya. “Koordinasi harus tuntas, jangan putus ditengah jalan,” pinta Ismu, sapaan akrab Ismunandar.

Sehingga program yang sudah dikawal dari tingkat paling bawah dapat terakomodasi sampai keatas dan dilaksanakan dengan tepat sasaran. Namun begitu, orang nomor satu di Pemkab Kutim ini menegaskan kepada peserta Musrenbang untuk tetap memperhatikan usulan prioritas lain. Khususnya yang belum selesai yaitu peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur pedesaan.

Melihat pemaparan perwakilan Kepala UPTD pusat data informasi  Bappeda Provinsi Kaltim Carmarijati sebelumnya, Ismu menerangkan bahwa Kutim sejak tahun lalu sudah melaksanakan money follow program (anggaran mengikuti program), dalam artian uang mengikuti program bukan fungsi. Jadi difokuskan pada program pembangunan harus dibiayai.

“Sebelumya sudah reses, rekan-rekan DPRD, kecamatan, desa, maupun DPRD dapat aspirasi dari daerah, memunculkan usulan secepatnya. Karena ini merupakan dari proses Musrenbang. Sebab audit sekarang bukan hanya sampai pada uang ketika dibayarkan ada laporannya,” jelas Ismunandar.

Akan tetapi dimulai dari perencanaan sebagai data awalnya. Sehingga tidak sampai ada program muncul dan selanjutnya hilang. Dia meminta agar usulan prioritas camat bisa langsung diusulkan. Semua program harus berdampak signifikan pada kesejahteraan, karena pertumbuhan ekonomi di Kutim masih belum pulih bahkan minus. Contohnya seperti fiskal (pengeluaran dan pendapatan pajak) menurun, dampaknya kabupaten juga terkena imbasnya.

“Saya minta fokus dan prioritas, bisa saling koordinasi anggota DPRD di perubahan jika program tertunda langsung di komunikasikan ke departemen (bagian) keuangan Setkab Kutim. Mengenai gambaran menambah pundi-pundi anggaran. Untuk seluruh camat komunikasikan kejajaran bawahan seperti kepala desa (kades) terkait ADD tertunda,” pintanya.

Selanjutnya program-program yang belum terealisasi dapat didukung dengan APBD-P. Karena sifatnya yang sangat penting, dia meminta agar seluruh peserta Musrenbang mengikuti musyawarah hingga selesai. Lebih menajamkan program yang benar-benar prioritas seperti usulan dari kecamatan. Demi pencapaian pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional.