Moratorium UN OK, 85 persen sekolah di Kutim sudah berstandar nasional

Merdeka.com, Kutai Timur - Wacana moratorium (penghentian sementara) pelaksanaan Ujian Nasional (UN) oleh pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sepertinya tidak memiliki dampak signifikan bagi Kutai Timur. Sebab, sekolah di daerah ini telah memiliki standar nasional, sehingga system apa pun tidak ada masalah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdidikbud) Kutim Iman Hidayat, Kutim selalu siap dengan keputusan yang dilaksanakan pemerintah pusat. Karena menurut Kepala Disdikbud Iman Hidayat, persoalan UN dilaksanakan atau tidak pada 2017 mendatang bukan masalah bagi sekolah-sekolah di Kutim. Mengapa? Karena pada prinsipnya Disdikbud sudah siap menjalankan apapun keputusan pusat.

“Mau  UN okey, tidak juga nggak masalah. Sebab, sekitar 85 persen sekolah di Kutim sudah berstandar nasional. Kita optimis, apapun putusan pemerintah pusat Kutim akan ikut mensukseskannya,” kata Iman.

Orang nomor satu di jajaran Disdikbud Kutim ini lantas menjelaskan alasan mengapa sekolah di Kutim lebih siap mengimplementasikan keputusan pusat tersebut. Pertama karena akreditasi sekolah di Kutim sudah mencapai 85 persen sesuai dengan standar pendidikan nasional. Sementara secara nasional baru 30 persen saja sekolah-sekolah yang memiliki standar nasional, sedangkan 70 persen belum.

Seharusnya, kata Iman, UN 2017 tetap dijalankan. Karena sudah dianggarkan di pemerintah pusat dengan menyusun sistem UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Bahkan, persiapan yang dilakukan sudah berjalan satu tahun sebelumnya. Apalagi peralatan dan jaringan komputer telah disiapkan, kesiapan sekolah, guru-guru, operator dan teknisi komputer juga sudah disiapkan, tinggal pelaksanaannya saja.

“Anggaran tersebut tinggal dilaksanakan di 2017. Mubazir jika dihentikan,” ujarnya.

Untuk itu UN seharusnya tetap dilaksanakan tahun depan, sebagai pemetaan tahap akhir bagi seluruh sekolah di Indonesia. Sehingga jika pada 2018 UN tak dilaksanakan sudah tidak ada masalah. Iman menyebut perencanaan program pendidikan oleh pusat tidak boleh secara mendadak, sehingga daerah tidak menjadi korban kebijakan yang sering berubah.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium UN 2017 ke Presiden RI Joko Widodo. Jika mendapat persetujuan dari Presiden, maka kebijakan moratirium mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.