Menuju smart regency, Kutim kerjasama dengan UGM Yogyakarta

Merdeka.com, Kutai Timur - Guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemkab Kutim bakal menuju system teknologi canggih, yakni smart city. Untuk melaksanakan dan merealisasikannya, Pemkab Kutim bakal melakukan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Langkah awal ini ditandai Pemkab Kutim menghadiri undangan yang disampaikan pihak UGM pada kegiatan Site Event Smart City di Yogyakarta pada Selasa 98/8) lalu. Kegiatan ini langsung dipimpin Bupati Kutim Ismunandar didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Seskab Irawansyah serta dihadiri ketua DPRD Mahyunadi, Wakil ketua DPRD Hj Encek UR Firgasih dan ketua Bappeda H Sumarjana dan sejumlah instansi terkait lainnya serta perwakilan PT Kaltim Prima Coal.

Pertemuan itu sekaligus merancang untuk mewujudkan kabupaten berkonsep ‘smart regency’ di masa mendatang. “Undangan pihak kampus kepada kami merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri. Pemkab dan unsur legislatif yang turut mengupas dan memaparkan soal penguatan Kutim menuju smart regency,” jelas Bupati Ismunandar.

Wabup Kutim Kasmidi mengatakan dirinya bersama Bupati dan Legislatif senantiasa berkoordinasi demi menggali berbagai potensi yang ada, terutama dalam mewujudkan tema penguatan Kutim menjadi smart regency.

Sedangkan Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menegaskan elektabiltas kinerja Bupati, Wabup dalam memajukan dan mengembangkan berbagai sektor secara bertahap kian berjalan. “Terwujudnya penguatan Kutim melalui Smart Regency sudah tentu dapat kita dukung secara bersama,” tutur orang nomor satu di legislatif Kutim.

Seskab Kutim Irawansyah menambahkan dengan adanya pembahasan dan pengupasan pembangunan disetiap wilayah menuju suatu inovasi sebagai wilayah Smart City maupun Smart Regency merupakan pengelolaan serta penataan lingkup yang baik. Melibatkan peran aktif masyarakat disetiap lingkungan hingga merambah pedesaan.

Wakil Ketua DPRD Kutim Hj Ence UR Firgasih menuturkan perhatian pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Kutim dengan melibatkan kalangan pakar akademisi termasuk pihak UGM merupakan gagasan inovatif.

“Turut memberikan pembelajaran dalam membangun beberapa indikator salah satunya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan resto, website sehingga dapat lebih produktif lagi,” tutup wakil ketua DPRD.

Smart City alias Kota Pintar dan Smart Regency atau Kabupaten Pintar menjadi sebuah tren tersendiri untuk para Pemerintah Daerah. Seiring perkembangan teknologi, pembuatan Kota/Kabupaten yang smart menjadi sebuah tuntutan secara langsung atau tidak langsung dari pemimpin daerah. Konsep “Kota Cerdas” saat ini hanya bisa diwujudkan dengan teknologi.

Sebenarnya ini merupakan ungkapan untuk sebuah kota yang dapat mengoptimalkan teknologi untuk sistem pemerintahan dan komunikasi antara warga masayarakat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengetahui kebutuhan, keluh kesah, atau usulan-usulan aspirasi dari warga secara langsung. Seperti halnya Jakarta yang mengoptimalkan berbagai startup di daerahnya untuk membentuk sebuah smart system.

Smart Regency biasanya menyasar banyak program, beberapa diantaranya yakni RiadRoid Mapping untuk memeriksa kondisi infrastruktur jalan, optimalisasi e-commerce produk UKM (usaha kecil menengah) melalu etalase online. Health Emergency Call Center, situs web untuk pembangunan, wifi corner hingga digital information lounge. Smart Regency dirancang untuk memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mewujudkan sistem pelayanan melalui respon dan efektivitas tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pengembangan konsep ini, masyarakat akan mengetahui langkah-langkah yang bakal langsung dilaksanakan oleh pemerintah dari awal tahun dan seterusnya sebagai implementasi agenda Pemkab. Implementasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang masih dijalankan secara otonom di masing-masing unit kerja, perlu disinergikan sehingga memudahkan untuk evaluasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi antar-sistem IT yang ada di pemerintahan. Sehingga dapat digunakan dan disesuaikan dengan sistem dan data yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen semua pihak dan melepaskan ego sektoral.