Ismunandar : Kutim telah menerapkan budaya integritas

Merdeka.com, Kutai Timur - Meski Kutai Timur masih berusia remaja yakni 18 tahun pada 12 Oktober mendatang, namun dalam penyusunan anggaran telah menerapkan sistem E-budgeting.  Selain itu, sejumlah fasilitas juga memberikan pelayanan secara online, seperti Sasmat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal itu diungkapkan Bupati Kutim Ismunandar ketika tampil sebagai pembicara dihadapan kepala daerah, pada acara Kolaborasi Tunas Integritas (KTI) hari kedua di Jayapura, Papua, (Rabu (13/9) kemarin. Kegiatan tersebut merupakan gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berlangsung hingga Jumat (15/9) hari ini.

“Ini merupakan bukti Kutim telah berintegritas memberikan pelayanan prima kemasyarakat agar lebih transparan dan cepat, juga menghindari terjadinya pungutan liar. Dalam menjaring aspirasi masyarakat, penyusunan program dilakukan melalui pola musyawarah pembangunan desa, kecamatan hingga ke level kabupaten. Jadi sistemnya bottom up,” jelas Ismunandar.

Dengan menggunakan pola tersebut, kini sudah 80 persen desa di kecamatan teraliri listrik. Program tersebut terus berlanjut dan ditargetkan pada 2018 mendatang seluruh desa di Kutim teraliri listrik.

Ismunandar menegaskan meski sudah menggunakan sistem yang baik, namun jika aparatur sipilnya tidak memiliki integritas (jujur dan komitmen-red ) semua yang dikerjakan tidak maksimal. “Integritas aparatur negara mulai level bawah hingga pimpinan harus menjadi teladan bagi masyarakat,” tegas mantan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim ini.

Usai melakukan, peserta yang hampir sebagian besar pesertanya Kepala Daerah, dilanjutkan diskusi mengenai isu Politicalwill and Merrit.  Pada kesempatan itu, Ismu mengungkapkan ada lima indikator.  Salah satunya upaya untuk memastikan regulasi panduan pembangunan budaya integritas masing-masing Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (Perda/permen) yang dapat dilakukan dan diimplementasikan di masing-masing daerah.

Sedangkan instruktur dari KPK, Asep Chaerulloh ketika pembukaan KTI II mengatakan, harus ada korelasi yang signifikan antara hasil KTI dengan peningkatan Indeks Kebahagiaan yang lebih baik. Harus dimulai dari para pemimpin di jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah guna menciptakan budaya berintegritas agar terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dikatakan, saat ini sebuah negara jika ingin berbicara kelas dunia, indikatornya sudah beralih bukan lagi bagaimana saling maju tapi sekarang bersaing untuk bagaimana bias saling membahagiakan.

“Ada indicator menyebutkan ‘World Happy Index’ atau Indeks Kebahagian Dunia. Negara kita masih ada di jajaran peringkat 80-an. Kita berharap sepuluh tahun ke depan bisa masuk lima besar,” kata Asep.

Untuk itu, dia mengajak kepada seluruh kepada daerah dan pimpinan negeri ini, berkomitmen untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bahagia.