DPRD Kutim minta pemerintah terus menggali potensi PAD

Merdeka.com, Kutai Timur - DPRD Kutim meminta kepada pemerintah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menopang pelaksanaan pembangunan daerah ini ke depan. Kendati demikian, untuk meningkatkan PAD, jangan sampai membebani masyarakat.

Kutai Timur ke depan diharapkan tidak memiliki ketergantungan dengan dana perimbangan maupun dana bagi hasil. Jika potensi PAD terus digenjot, ketergantungan seperti itu secara pelan bisa dilakukan, tentunya melalui kerja keras dan kebersamaan.

Hal itu terungkap dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim menanggapi penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam sidang paripurna DPRD Kutim Kamis (22/6) lalu. Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran didampingi Wakil Ketua DPRD Hj Encek UR Firgasih dan dihadiri 25 anggota dewan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang juga hadir. Tampak juga Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah, sejumlah staf ahli bupati, asisten Sekkab, kepala OPD serta unsur FKPD maupun undangan lainnya.

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Suryati mengungkapkan, APBD tahun 2018 mendatang harus berjalan tertib dan taat pada peraturan perundang-perundangan bersifat efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya tepat waktu dengan jadwal dan yang telah ditentukan. Sasarannya masyarakat mengetahui tentang APBD.

"Kami meminta APBD 2018 Kutim fokus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat. Mengenai belanja langsung sekitar 60,53 persen dibuat dalam bentuk kegiatan pencapaian kerja bertujuan dalam pelayanan masyarakat," ungkap Suryati yang juga wakil ketua Partai Demokrat ini.
 
Pihaknya menambahkan ada penguatan kegiatan desa melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) karena harus diakui efektif langsung dirasakan masyarakat. Intinya ditingkatkan dan dapat direalisasikan dalam APBD 2018.

Pihaknya berharap, APBD mengacu pada penyusunan anggaran belanja daerah 2018 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara keputusan pemerintahan yang sudah jadi kewenangan daerah.

Sedangkan jurubicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Joni mengtakan, APBD Kutim 2018 mendatang hendaknya diutamakan untuk kesejahteraan rakyat, meliputi akses informasi, komunikasi, kesehatan dan ekonomi.

Joni menambahkan idealnya APBD 2018 ditujukan dengan topik pembangunan yang meliputi sesuai dengan arahan isu-isu pembangunan nasional dalam RPJMD 2016-2021 diimplementasikan untuk kegiatan utama program Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) yang tangguh. Selain itu ada upaya kebutuhan dasar mampu menggunakan perekonomian daerah dengan dukungan sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan pangan.

Selanjutnya pembacaan dilanjutkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Yusuf Silambi, Fraksi Gerindra oleh Didi Prabowo, Fraksi Nurani Amanat Persatuan oleh Herlang Mappatitti, Fraksi Golkar dibacakan Adi, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Burhanuddin.

Hampir semua fraksi menyatakan bahwa APBD Kutim 2018 mendatang harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Kutim yang lebih baik. Semua fraksi juga mengingatkan kepada pemerintah, untuk menggali potensi PAD yang ada di Kutim serta tidak terus menerus menggantungkan kepada dana perimbangan maupun bagi hasil.