“Peningkatan PAD memerlukan upaya intensifikasi, optimalisasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lain,” kata Ismunandar.
Merdeka.com, Kutai Timur - Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 yang disampaikan ke DPRD merupakan implementasi untuk menunjang program desa membangun, agar lebih fokus dan tuntas dalam pelaksanaannya di lapangan nantinya. KUA PPAS sudah disusun berdasarkan aturan yang berlaku
Orang nomor satu di Kutim ini menegaskan, program pembangunan di desa ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daya saing daerah. Seluruh program bertujuan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
Bupati Ismunandar menjelaskan, dalam KUA dan PPAS 2018 direncanakan belanja langsung sebesar 60,35 persen dari total belanja. Peningkatan PAD sangat diperlukan agar secara bertahap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD Kutim, diluar sektor migas dan batu bara.
Masalah itu disampaikan mantan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim ini dalam rapat sidang paripurna DPRD Kutim, Selasa (4/7) lalu, menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebelumnya. Kegiatan itu dipimpin Wakil Ketua Yulianus Palangiran didampingi Wakil Ketua HJ Encek UR Firgasih.
“Peningkatan PAD memerlukan upaya intensifikasi, optimalisasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lain. Seperti retribusi persampahan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, reklame, usaha burung walet dan pajak lahan usaha perkebunan,” tuturnya menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat.
Senada, menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra, Ismu yang biasa disapa, menjelaskan dari sisi pendapatan Pemkab Kutim senantiasa akan meningkatkan PAD serta sumber-sumber lain untuk pencapaian target pendapatan. Termasuk juga mengefektifkan penggunaan anggaran.
“Pemkab Kutim tetap berkomitmen untuk meningkatkan PAD dan mengefektifkan penggunaan anggaran di OPD berdasarkan skala prioritas,” tegasnya.
Sementara menanggapi Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa, PPP, PDI Perjuangan, Golkar, Nurani Amanat Persatuan, Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Terutama kepada pimpinan dan anggota dewan atas kritik, saran dan masukan. Dia berharap semua itu dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.
“Diharapkan KUA PPAS 2018 menjadi masukan utama dalam merumuskan APBD 2018. Mampu mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai dengan keinginan kita bersama dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik,” harapnya.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Setelah membacakan Nota dimaksud, lantas lampiran berkas diberikan kepada Bupati, untuk selanjutnya laporan diserahkan oleh Bupati ke Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran, yang bertindak sebagai Pimpin rapat didampingi Wakil Ketua II Encek UR Firgasih. Rapat paripurna dihadiri 24 anggota DPDR, sejumlah Pimpinan OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di lingkup Pemkab Kutim.