Setelah dilantik, bupati minta 76 kades langsung bertugas

Merdeka.com, Kutai Timur - Proses pelantikan 76 Kepala Desa (Kades) terpilih pada Pilkades 20 Desember 2016 lalu, sesuai jadwal yang telah ditetapan. Kegiatan pelantikan dipusatkan di ruang Meranti, kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Jumat (17/2/2017), pukul 09.00 Wita.

Sedianya ada 77 Kades yang dilantik, namun pelantikan Kades Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat harus ditunda karena masalah administrasi. Pelantikan kades tersebut bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Ismunandar bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Secara umum, pelantikan berjalan lancar dan hikmat disaksikan isteri Bupati yang juga Wakil Ketua DPRD Kutim Ny Encek UR Firgasih, Wakil Bupati Kasmidi Bulang beserta isteri Ny Tirah Satriani. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), pejabat eselon 2 dan 3 lingkup Pemkab Kutim serta para isteri Kades yang dilantik. Kades yang hadir mengenakan seragam pamong warna putih layaknya Bupati dan Wabup ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutim Nomor : 141 1/K. 177 S.D 193/2017.

Pengambilan sumpah janji pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati menyertakan para rohaniwan. Dirangkai dengan penandatanganan berita acara pelantikan, penyematan tanda jabatan sekaligus penyampaian ucapan selamat.

Usai melantik, Bupati Ismunandar mengatakan bahwa sebelum dilantik, para Kades sudah diberi pelatihan dan pembekalan dari aparat hukum dan dinas teknis, terkait tugas pokok dan fungsi serta hal-hal penting lainnya. Guna mendukung pelaksanaan tupoksi seorang Kades.

“Artinya apa? Apabila kembali ke desa dan bertugas, (Kades) sudah punya bekal kepemimpinan. Diharapkan agar apa (pelatihan dan pembekalan) yang sudah diberikan menjadi pegangan,” kata orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut.

Agar tak salah melangkah, Ismu mengingatkan agar Kades terus berkoordinasi dan komunikasi apabila ada hal yang kurang dipahami. Jika  memang tidak paham maka lebih baik dikomunikasikan sehingga tidak salah menyimpulkan. “Jangan sampai tidak paham, tapi jalan terus. Ujung-ujungnya malah salah,” katanya.

FKPD dan para pihak lain tentunya akan membantu kelancaran tugas-tugas Kades di lapangan. Ismu menyebut, Kades merupakan kepanjangan tangan dan bayang-bayang Bupati. Sukses Kutim tergantung Kades, karena masyarakat Kutim tinggal di desa. Dengan kata lain, sukses desa adalah sukses Kabupaten Kutim. Desa tidak sukses, menghasilkan kecamatan yang tidak sukses, maka kabupaten juga tidak sukses. Dengan begitu, bisa dikatakan keberhasilan pembangunan di Kutim juga ada di pundak para Kades.

Ismu percaya dan berkomitmen bahwa sudah saatnya desa membangun. Komitmen dimaksud diwujudkan dalam kebijakan alokasi anggaran untuk desa sebesar Rp 2-5 miliar per desa per tahun di tahun 2017 ini. Sementara untuk 2018, masih akan berlanjut dengan rincian program yang akan diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun Ismu berpesan agar dari distribusi dana tersebut, Kades mengimplementasikan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat, kegiatan kewanitaan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pengembangan olahraga. Didukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik.

“Banyak persoalan yang ada di desa, jangan malu untuk meniru desa yang berhasil. Untuk bisa belajar bagaimana pengelolaan desa. Kades juga melakukan pemetaan desa per desa, dusun atau RT. Agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Kepada warga dengan kondisi pra sejahtera, lansia dan warga yang membutuhkan lainnya untuk memerangi kemiskinan,” jelas Ismu.

Dia menegaskan, Bupati dan Wabup sangat terbuka dalam hal berkomunikasi. Tetapi agar etika struktural berjalan, koordinasi para Kades dilakukan melibatkan camat terlebih dahulu. Tak lupa dia mengucapkan terimakasih kepada Kades yang purna tugas, karena telah berdedikasi, memberikan loyalitas serta kerja kerasnya membangun daerah. Serta kepada Kades terpilih yang akan menjalankan tugas atas amanah yang diberikan. Terlebih pekan depan sudah akan dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kecamatan. Terus bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga tidak ada lagi “Kades ke hilir, BPD ke hulu”.