Konflik lahan dan pertanahan masih banyak ditemui di lapangan

Merdeka.com, Kutai Timur - Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, saat ini sengketa dan konflik pertanahan masih menjadi persoalan yang banyak ditemui di Indonesia termasuk di Kutai Timur. Baik berupa sengketa administratif, perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

“Sengketa biasanya dimulai saat existing wilayah. Untuk mendapatkan data existing yang benar dibutuhkan tenaga khusus seperti surveyor atau asisten surveyor kadaster (ahli pemetaan, pengukuran dan pendaftaran pertanahan),” kata Ismunandar saat menghadiri pelantikan surveyor dan sistem surveyor kadaster di ruang Meranti, kantor bupati, Jumat (27/1/2017) lalu.

Dikatakan, Kutim telah memiliki 16 (enam belas) tenaga surveyor dan asisten surveyor yang baru saja dilantik. Pelantikan dilakukan Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Kaltim, Lalu Mandra Prawiranegara,” ujar Bupati Ismunandar.

Kutai Timur yang memiliki luas 35.747 km persegi masih sangat membutuhkan tenaga ahli pemetaan. Idealnya setiap desa memiliki satu orang tenaga surveyor kadaster. Tantangan dan hambatan di lapangan sangat banyak dan bervariasi sehingga memang dibutuhkan tenaga ahli yang siap mental dan keahlian yang mampu  memberikan pemahaman kepada masyarakat.

”Kutim yang begitu luas ini memang masih membutuhkan banyak tenaga pemetaan,tetapi paling tidak keahlian mereka yang baru saja dilantik ini sudah bisa digunakan. Data pengukuran dan pemetaan yang dihasilkan tentu memiliki akurasi yang tepat tentang suatu obyek, jika ada yang mengintimidasi dalam melaksanakan tugas di lapangan silakan beritahu bupati,” tegas Ismunandar. ”Selamat bertugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” pesan Ismu.

Pemerintah Kutai Timur akan mengalokasikan anggaran pada 2017 ini untuk merekrut tenaga-tenaga ahli pemetaan dan pengukuran untuk ditempatkan di seluruh wilayah Kutim. ”Karena keahlian mereka ini sangat penting dan langka, maka saya perintahkan ke sekertaris daerah supaya mengupayakan ada alokasi anggaran untuk mendidik surveyor kadaster pada 2017 ini,” ujar Ismu. Bagi yang berprestasi kalau bisa melanjutkan hingga program strata satu (Geodesi),” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BPN Provinsi Kaltim, Lalu Mandra Prawiranegara dalam sambutannya usai melantik 18 surveyor kadaster  16 dari Kutim, 2 dari Provinsi Kaltim- menyampaiakan terima kasih kepada Pemkab Kutim yang sudah menyekolahkan putra-putri terbaiknya ke Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta. ”Sejak tahun 1995 hingga sekarang kementerian Agraria dan Tata Ruang (K-ATR)belum melakukan pengangkatan pegawai, sehingga banyak jabatan yang sudah lowong ditinggal pensiun dan penggantinya belum ada. Hal ini mengakibatkan makin kurangnya tenaga ahli kadaster di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, kekurangan tenaga ini tentu bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR tetapi juga kepada pemerintah daerah dan perusahaan–perusahaan swasta di bidang perkebunan dan pertambangan juga harus ikut andil dalam memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan langka ini. Tujuannya agar sengketa dan konflik lahan dan pertanahan bisa diantisipasi sejak awal, yakni saat survey existing di lokasi.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekertaris Daerah Irawansyah, Kepala BPN Kutim Edison Lumban Batu, pimpinan OPD serta undangan lainnya.