Porprov dan pelantikan pilkades jadi pembahasan utama coffee morning

Merdeka.com, Kutai Timur - Dua agenda penting di Kutai Timur, menjadi agenda pembahasan saat digelar coffee morning yang digelar setiap pekan, pada Senin (30/1) kemarin. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Kasidi Bulang ini, dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kuti.

Wabup didampingi Sekretaris Kabupaten Irawansyah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Mugeni serta Asisten Ekonomi Pembangunan Rupiansyah. Pada kesempatan itu, Wabup meminta kepada jajaran KONI dan Dispora untuk segera membentuk panitia Porprov, sehingga persiapan perhelatan olahraga empat tahunan tingkat provinsi, dimana Kutim selaku tuan ruah bisa berlangsung sukses dan berjalan lancar.

Hal ini kata Wabup, juga ditanyakan pengurus KONI Kaltim ketika melakukan kunjungan kerja ke Kutim dan bertemu dengan dirinya beberapa waktu lalu. Menurut Kasmidi, panitia bisa dari mana saja, namun sesuai arahan bupati Ismunandar, diharapkan dari kalangan pemerintahan, dengan alasan koordinasi dan komunikasi bisa lebih intens. “Kita ingin perhelatan olahraga tingkat provinsi di Kutim bisa berlangsung sukses,” kata Kasmidi.

Kasmidi meminta segera disahkan SK (Surat Keputusan) kepanitiaan Porprov.  Panitia PB intinya dipercepat dan diisi orang-orang yang berkomitmen tanggung jawab tinggi untuk Kutim dalam sektor olahraga. Bupati Ismunandar sebagai Ketua PB Porprov sesuai arahannya beliau meminta saling bekerja sama di jajaran bawahannya menciptakan suasana kerja yang solid. Masalah anggaran masih digodok berapa bantuan dari  Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Didi Herdiansyah mengatakan dipastikan Porprov akan digelar pada 9 September 2018. Tentunya dengan menyelesaikan berbagai sarana dan prasarana, seperti anggaran serta pembangunan venue-venue. “Ada dana hibah sebesar Rp 10 miliar namun ini masih kurang, estimasi dari data terbaru Dispora sekitar Rp 40 miliar jika mungkin bisa dibantu dengan APBD,” kata mantan Camat Sangatta Utara ini.

Selain masalah Porprov, pada kesempatan itu juga mengemukan tentang pelantikan Kepala Desa (Kades) terpilih setelah digelar pilkades serentak Desember lalu. Ada kemungkinan pelantikan dipercepat, yakni antara 17 Februari atau undur 27 Februari. Kepastian tanggal ini masih akan ditetapkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menunggu instruksi keputusan bupati. “Persiapan mepet, kami terus berkoordinasi dan segera menuntaskan berkas dari camat untuk kelengkapan kades dari 17 kecamatan,” kata Plt Kepala Dinas PMD Saifudin.

Saifudin mengutarakan sesuai dengan permintaan bupati, pelantikan dipusatkan menjadi satu yaitu di kabupaten tidak di desa-desa. Pasalnya untuk menghemat anggaran pelantikan ini masih imbas soal defisit. Infonya di Kantor Bupati secara simbolis acara ini dan syukuran biar masing-masing di desa setempat. “Nanti di sela-sela pelantikan, bupati juga sudah menginstruksikan nantinya ada bimbingan dan teknis (bimtek) bagi kades terpilih yang masih baru menjabat sebagai bekal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja membangun program Kutim,” pungkasnya.