“Ketua terpilih utamakan lebih dekat dengan warga tanpa membawa kepentingan partai sebagai satu kesatuan,” ujar Ismunandar.
Merdeka.com, Kutai Timur - Suasana di Gedung Meranti, kantor bupati ada Kamis (9/3/2017) lalu tampak berbeda. Lokasi itu banyak dipenuhi masyarakat dengan mengenakan baju batik dan topi khas jawa yang bernama blangkon. Puluhan tokoh warga Jawa hadir di tempat tersebut.
Hari itu, sebuah organisasi paguyuban warga Jawa, Ikapakarti (Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II untuk memiliki ketua yang baru. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Kutim Ismunandar dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala OPD serta undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Ismunandar mengajak seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam kelompok ataupun paguyuban kerukukan warga Jawa untuk turut memiliki Kutim. Sebagai tempat tinggal kebanggaan sehingga bergairah mendukung semua pembangunan percepatan Pemkab dalam mewujudkan visi misi agar fokus dan tuntas.
Wakil Ketua DPRD Kutim Encek Firgasih yang juga isteri Bupati Ismunandar turut hadir bersebelahan dengan Ketua Harian Ikapakarti Kaltim Sutrisno Wiro. Ada juga pula tokoh paguyuban Jawa dan pejabat esselon II dan III di lingkup Pemkab keturunan Jawa. Musda digelar sehari sesuai dengan instruksi DPP Ikapakarti Kaltim yang mewajibkan mencari ketua baru paguyuban sekaligus membentuk susunan kepengurusan.
Bupati Ismunandar sebelum memukul gong sebagai tanda dimulainya kegiatan itu mengutarakan separuh warga Kutim berasal dari tanah Jawi, mulai dari perbatasan Bontang menuju Sangatta hingga masuk ke pedalaman isinya orang keturunan Jawa. Untuk itu dia meminta Ikapakarti bersama Pemkab Kutim kompak dalam mendukung pengembangan infrastruktur di pedesaan, kesejahteraan masyarakat, hingga partisipasi aktif mengembangkan potensi daerah.
“Saya minta ketua terpilih DPD Ikapakarti Kutim tidak di bawah embel-embel politik. Non partai politik (parpol) menjadi salah satu alasan utama, sebab (Ikapakarti) ini adalah organisasi masyarakat (ormas). Utamakan lebih dekat dengan warga tanpa membawa kepentingan partai sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Kendati demikian, Ikapakarti tetap tidak boleh buta politik dan Ikapakarti harus selalu independen. Menuju paguyuban yang guyub (kebersamaan) dan rukun (hidup tanpa pertikaian). Untuk diketahui deretan kabinet kepemimpinan Ismu-KB sebagian besar kepala dinas diisi orang-orang berasal dari Jawa. Ini menandakan keturunan tanah Jawi mampu menjawab permasalahan di daerah-daerah dalam pengembangan roda pembangunan Kutim.
Sementara itu, Ketua Harian Ikapakarti Kaltim Sutrisno Wiro mewakili Ketua Umum DPP Ikapakarti Kaltim Rusmadi yang berhalangan hadir melaporkan kegiatan ini dihadiri 58 paguyuban untuk ajang perekat komunitas Jawa dan sebagai aspirasi perjuangan.
“Setelah pada Januari lalu, DPP Ikapakarti Kaltim dikukuhkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, seluruh kabupaten/kota wajib menggelar Musda menggerakkan kelompok Tanah Jawi di daerah-daerah. Berpartisipasi aktif mewarnai progress infrastruktur demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Sutrisno menekankan hasil Musda adalah untuk melahirkan ketua Ikapakarti Kutim yang mampu bekerja sebagai konseptor. Menjalankan program pro-rakyat dan menjalankan kebijakan hukum sesuai aturan perundang-undangan. Serta tetap melaksanakan 4 pilar kebangsaan sebagai pedoman dan keyakinan hidup bersama sehingga tujuan sejahtera, adil dan makmur dapat tercapai.