Wabup Kasmidi Ikuti pembekalan di BPSDM Kemendagri

Merdeka.com, Kutai Timur - Wabup Kasmidi Bulang bersama bupati/walikota dan wabup/wakil walikota se-Indonesia mengikuti pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah angkatan ke II tahun 2017, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini berlangsung tiga hari sejak Senin (22/5) hingga Rabu (24/5) besok.

Pembukaan acara itu dilakukan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Hadir juga Kemendagri Thajjo Kumolo, Kepala BPSDM Teguh Setyabudi dan 167 kepala daerah/wakil kepala daeeah serta jajaran pejabat eselon lingkup Kemendagri serta undangan.

Wabup Kasmidi Bulang menyambut baik terhadap kegiatan pembekalan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Pihaknya akan melakukan implementasi dari hasil pembekalan ini bersama bupati Ismunandar nantinya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan pada acara pembekalan tersebut.

“Sesuai arahan Mendagri Tjahjo Kumulo seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia mempunyai wewenang penuh dalam mengatur sekaligus memimpin daerahnya. Tentunya  dengan berpegang teguh prinsip mewujudkan janji-janji politik lewat mensinkronkan sekaligus realisasi program  agar tidak lepas dari tanggung jawab,” kata Wabup Kasmidi Bulang.

Sejumlah narasumber berpengalaman di bidangnya menjadi narasumber berkompeten seperti dari Kemendagri Bidang BPSDM, Itjen, Adwil, Bangda, pada hari pertama. Dijadwalkan hari kedua ada materi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Selanjutnya di hari ketiga pemaparan dari Menpan RB dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kasmidi mengatakan pembekalan ini sangat berguna untuk memberikan keterampilan seluruh kepala daerah seragam, sehingga tidak ada sendiri-sendiri dalam mengambil kebijakan dan langkah keputusan terkait roda pembangunan pemerintahan hasilnya akan terjadi kondusifitas daerah.

"Sesuai dengan kata Mendagri, bahwa 60 persen di Indonesia ini ditentukan oleh kepala daerah yang hadir dalam kegiatan ini. Materi-materi yang diberikan narasumber wajib diserap oleh peserta guna meningkatkan pekerjaan kepala daerah membangun daerah masing-masing sesuai nawacita Presiden RI Joko Widodo," tegasnya.

Kasmidi menambahkan faktor yang mendukung keberhasilan kepala daerah yaitu program. Nah, poin ini menjadi perhatian khusus oleh Wabup. Pasalnya ada informasi yang harus diserap peserta dari narasumber yang rata-rata berasal dari menteri kabinet kerja II hasilnya tidak setengah-setengah.

"Kepala daerah langsung bertemu dengan menteri berdialog sekaligus tanya jawab agar memperoleh informasi utuh. Seluruh utusan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya berkumpul di ibu kota bertujuan membangun daerah lebih maksimal," tambahnya.

Kepala BPSDM Mendagri sekaligus ketua panitia kegiatan Teguh Setyabudi mengatakan sebelumnya BPSDM telah menggelar pembekalan angkatan pertama di Bulan April Tahun 2016 lalu, sedangkan angkatan kedua ini seluruh peserta berasal dari kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada langsung 9 Desember 2015 yang belum mengikuti pembekalan. Sementara untuk hasil Pilkada 2017 akan digelar September mendatang. Tujuan utama kegiatan ini lebih menitikberatkan wawasan dan pengetahuan peserta yang bersifat komperhensif (lingkup lebih luas).

"Memacu semangat dan kreativitas pejabat tinggi daerah dalam mengabdi kepemimpinan dalam bingkai Negata Kesatuan RI menuju pemerintahan berintegritas," kata Teguh.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan memberikan arahan kepada pemangku kebijakan tinggi membenahi sektor reformasi agrari. Seluruh wilayah ataupun peta tata ruang dan batas harus diketahui kepala daerah maupun wakil kepala sampai perangkat desa bukan didikte oleh pusat.

"Harus dikemas dengan hati-hati mana yang terbaik buat diswakelola ataupun lahan-lahan yang tidak bisa diberikan untuk masyarakat dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya forum ini mentargetkan skala prioritas kepemimpinan pejabat tinggi daerah termasuk program desa harus sukses dan sinkron antarkota ke kecamatan maupun kabupaten ke desa bersinergi menggunakan APBD tepat sasaran," tutupnya.