PNS dan TK2D di-tes urine ketika sosialisasi kedisplinan pegawai

Merdeka.com, Kutai Timur - Sebagian Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dan pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Kutim yang mengikuti sosialisasi kedisiplinan maupun kinerja pegawai agak kaget. Sebab, acara itu langsung dirangkai dengan pelaksanaan tes urine bagi PNS dan TK2d yang hadir.

Di sela-sela sosialisasi tersebut, baik pegawai maupun TK2D dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tidak ada yang menyangka jika kegiatan itu dirangkai pelaksanaan “tes-urine”. Sebelumnya, Wabup Kasmidi Bulang berkoordinasi dengan pihak Polres Kutim berkeinginan berupaya memerangi narkoba terlebih di masing-masing SKPD.

Pelaksanaan tes urine selain disaksikan Wabup, juga Kasdim 0909 Kabupaten Kutim Mayor Inf Syawaluddin, Kapolres Kutim AKBP Rino Eko Cahyaning. “Tes ini tidak perlu dikhawatirkan ataupun dihindari karena kami tetap memiliki upaya dalam pencegahannya secara dini,” tutur Kasmidi.

Sejauh ini apabila adanya temuan indikasi oknum PNS dan TK2D yang mengkomsumsi narkoba, Kasmidi menegaskan penanganannya akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, akan tetapi juga bisa melalui rehabilitasi.

Kegiatan sosialisasi kedisiplinan pegawai dan TK2D ini, sebagai salah satu persiapan pelaksanaan evaluasi dan seleksi bagi TK2D bulan ini. Dijelaskan Wabup, peningkatan kedisplinan nantinya tidak hanya disampaikan melalui sosialisasi dan imbauan akan tetapi juga akan dilaksanakan tes. “Kegiatan ini untuk persiapan evaluasi bagi kalangan TK2D, meliputi kehadiran (absensi) dan tes tertulis,” tegas mantan anggota DPRD Kutim ini.

Dengan digelarnya tahapan evaluasi dan tes tersebut, Kasmidi mengungkapkan dapat memverfikasi mana TK2D yang terbilang aktif atau tidak. Pihaknya ingin melihat langsung mana TK2D yang benar-benar bekerja disiplin, dan mana yang hanya ada tanda tangannya tapi tidak pernah turun bekerja. Jangan sampai ada satu oknum TK2D yang tidak displin berimbas ke rekan-rekan lainnya.

“Apabila nantinya terdapat TK2D yang tidak disiplin maka jangan harap perpanjangan kontraknya di tahun mendatang dapat berlanjut,” tegas Kasmidi.

Karena menurut orang nomor dua di Pemerintahan Kabupaten Kutim pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Dalam hal ini tentunya Pemkab membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.