Meski tertunda, Pemkab tetap dukung pemekaran Kutara

Merdeka.com, Kutai Timur - Tertundanya pelaksanaan pemekaran Kutai Utara, membuat pimpinan di Kutai Timur prihatin. Untuk itu,  Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Kasmidi Bulang meminta kepada warga di 8 kecamatan wilayah Kutai Timur, agar bersabar menghadapi hal ini, lantaran terkendala belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) hingga sekarang.

“Saya mengimbau agar saudara-saudara warga di pedalaman bersabar dan kita sama-sama berdoa, agar PP yang ditunggu-tunggu semua warga Indonesia itu segera diterbitkan pemerintah Indonesia,” kata Wabup Kasmidi Bulang.

Sambil menunggu diterbitkannya PP dimaksud, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Kutim dengan melibatkan Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Kutara (P3K) akan terus berupaya mempersiapkan daerah pedalaman sebagai cikal bakal Kutara.  Seperti  infrastruktur penunjang, sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya.

Menurutnya data-data dan persyaratan yang sudah disusun oleh Tim P3K telah menjadi bahan kajian. Namun apabila ada perubahan persyaratan pemekaran berdasarkan PP terbaru, dia mengaku tidak masalah dan akan menyesuaikan peraturan dimaksud. “Karena PP (baru) menjadi dasar acuan mendasar,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD dari Golkar ini mengajak seluruh masyarakat pedalaman besama-sama berdoa, agar PP yang baru segera terbit. Sehingga perjuangan untuk memekarkan Kutara bisa dilanjutkan kembali, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, khususnya di pedalaman.

Ditanya soal komitmen Pemkab Kutim melalui kebijakan Bupati dan Wabup dalam mendukung pemekaran ini, Kasmidi dengan tegas mengatakan bahwa semangat dan dukungan Ismu-KB (sebutan Ismunandar-Kasmidi Bulang) untuk memekarkan daerah tetap terjaga. Setelah ini pihaknya akan mengambil langkah strategis agar perjuangan pembentukan DOB Kutara tetap terjaga.

Diantaranya meningkatkan soliditas di daerah, hingga menyeragamkan informasi tentang semua hal yang terkait dengan pemekaran. Sehingga tidak ada opini bahwa pemekaran tinggal selangkah lagi atau tinggal di ujung.

Sebab, persoalan pemekaran yakni menunggu PP baru sudah jadi permasalahan seluruh daerah di Indonesia, terutama yang menginginkan DOB.

“Pihak Kemendagri sudah menjelaskan bahwa untuk proses terbitnya PP, dan pihak Kemendagri) juga tidak bisa menjanjikan kapan pastinya (PP) terbit,” kata Kasmidi, ketika bertemu dengan Kemendagri.

Selain itu, sambungnya, anggaran daerah yang defisit juga akan berdampak pada proses pemekaran se-Indonesia. Pada akhinrya pemekaran atau penataan daerah akan menyesuaikan program prioritas, kriteria, kesiapan daerah, infrastruktur dan anggaran serta kluster yang ditentukan. Yakni Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Selama ini Pemkab Kutim telah memberikan porsi yang jelas untuk mempersiapkan pemekaran. Menanggapi informasi yang disampaikan oleh pihak Kemendagri bahwa proses pemekaran dibutuhkan tim percepatan pemekaran oleh Gubernur berdasarkan rencana pemetaan daerah, Kasmidi dengan bijaksana
menjawab bahwa semua akan dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Dia mengakui bahwa program pemekaran kabupaten ranahnya ada di Provinsi.