DPRD Kutim setujui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 2,558 triliun

Merdeka.com, Kutai Timur - Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya DPRD Kutim menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P_ 2017 sebesar Rp 2,558 triliun. Angka itu turun akibat adanya devisit yang sebelumnya sebesar Rp 2,6 triliun.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dalam sidang paripurna ke-38 tahu 2017 yang dipimpin langsung ketua DPRD H Mahyunadi, Jumat (29/9) lalu, didampingi wakil ketua DPRD Yulianus Palangiran. Hadir juga Seskab H Irawansyah mewakili bupati Kutim Ismunandar.

Rapat paripurna yang dihadiri 27 anggota DPRD tersebut, ketua dewan Mahyunadi mengatakan, pengesahan RAPBD-P menjadi APBD-P ini sudah melalui beberapa tahapan. Jika dihitung ada 10 kali sidang paripurna, belum termasuk pembahasan APBD murni.

Fraksi Nurani Amanat Persatuan dalam pemandangan akhir fraksi melalui juru bicaranya Angga Redi Niata menjelaskan menerima dan menyetujui RAPBD-P menjadi APBD-P. Fraksi ini berpesan agar pemerintah tetap berpedoman pada regulasi dan mekanisme sistem penganggaran dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Sobirin Bagus juru bicara Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa menyarankan agar RAPBD-P dan penjabarannya ini segera menyampaikan kepada gubernur untuk segera dievaluasi tepat waktu paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama ditandatangani. Jika masih perlu penyempurnaan dalam penyusunannya pemerintah dan DPRD harus segera membahasnya tepat waktu.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Suriati menjelaskan bahwa setiap penyusunan anggaran harus efektif dan efisien yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan stabilisasi sosial. Mengingat tahun anggaran berjalan tinggal beberapa bulan, pola penyerapan anggaran harus proporsional dan berkelanjutan, penyusunan struktur anggaran harus proporsional.

Fraksi PPP, melalui juru bicaranya Joni mengatakan, KUA-PPAS 2017 proyeksi pendapatan Rp 2,617 triliun realisasinya Rp 2,558 triliun berarti defisit Rp 58,84 miliar. Defisit terjadi karena proyeksi Dana Perimbangan Rp 1,954 triliun realisasinya Rp 1,817 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan Rp 590,217 miliar realisasinya Rp 545,654 miliar.

Fraksi Partai PDI-Perjuangan lewat Yusuf T Silambi menyampaikan setiap penyusunan anggaran harus berprinsip efisen dan efektif berdasarkan indikator yang dapat menjelaskan penilaian kinerja anggaran. Penyusunan anggaran bukan persoalan naik turunnya anggaran tetapi bagaimana penyerapan anggaran itu bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah mempelajari semua proses dan tahapan, Fraksi PDI-Perjuangan menerima dan menyetujui RAPBD-P menjadi APBD-P TA 2017.

Didiek Prabowo Kusumo wakil Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengatakan tahapan penyusunan anggaran ada tahapan yang paling penting dalam siklus anggaran dan harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi benturan. Secara sederhana APBD-P bisa bermakna upaya pemerintah untuk menyesuaikan rancangan keuangan dengan keadaan yang terjadi, bisa juga mengakomodasi pergeseran anggaran dalam OPD, demi skala prioritas kebutuhan.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) diwakili Sayid Anjas menjelaskan mulai dari Nota Pengantar RAPBD-P yang disampaikan oleh pemerintah dan juga mencermati pandangan umum fraksi dalam dewan serta hasil kerja Badan Anggaran DPRD serta tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dalam dewan fraksi Golkar menerima dan menyetujui RAPBD-P menjadi APBD-P serta menyarankan kepada pemerintah meskipun defisit dalam merasionalisasi anggaran lebih ditekankan pengurangan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas di OPD serta penghematan anggaran pada perayaan HUT ke 18 Kutim.