1. KUTAI TIMUR
  2. INFO KUTIM

Semua SKPD diminta melakukan penghematan dan evaluasi program

“Bappedaharus berperan aktif dalam penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi silpa, baik saat situasi surut ataupun defisit,” kata Mugeni.

Kepala SKPD dan pejabat saat ikut kegiatan coffe morning yang dipimpin Asistem Pemkesra Mugeni dan Asisten Perekonomian Pembangunan Rupiansyah. ©2017 Merdeka.com Reporter : Ardian Jonathan | Selasa, 17 Oktober 2017 21:45

Merdeka.com, Kutai Timur - Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan (Asisten Pemkesra) Mugeni meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun anggaran tahun 2018 secara hemat. Sebab, tahun depan bakal diprediksi akan mengalami devisit lagi, akibat adanya pengurangan Dana bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Penegasan itu disampaikannya ketika memimpin coffe morning bersama Asisten Perekonomian Pembangunan Rupiansyah, Senin (15/10) lalu. Rapat koordinasi rutin setiap Senin itu, bisanya dipimpin Bupati Ismunandar, Wabup Kasmidi Bulang dan Seskab Irawansyah. Namun ketiganya sedang bertugas ke luar daerah, sehingga dilimpahkan ke Asisten Pemkesra dan Perekonomian.

Mantan Kadis Sosial ini juga berharap, dalam penyusunan anggaran tidak ada lagi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Mugeni maupun Rupiansyah meminta agar semua SKPD lebih kreatif dalam menyusun programnya, kemudian melakukan inovatif dalam menggunakan anggaran program kerja. Kuncinya sama-sama bekerja sama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya minta Bappeda berperan aktif dalam penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi silpa, baik saat situasi surut ataupun defisit. Begitu juga dengan SKPD lain juga mempunyai tanggung jawab fokus untuk melakukan inovasi merapikan administrasi. Yaitu sampai dimana progresnya walaupun silpa-nya kosong,” tuturnya.

Mugeni juga menekankan penghematan dalam rencana belanja pendapatan daerah pada 2018 mendatang. Seluruh SKPD harus memahami informasi dimaksud dan ditelaah dengan baik. Biasa APBD Kutim mencapai Rp 3,95 triliun namun karena terjadi devisit, turun hingga menjadi sekitar Rp 2,6 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Hingga kini Pemkab Kutim ingin menyelesaikan program kerja yang tertunda. Untuk itu dirinya meminta seluruh PNS rajin masuk kerja demi peningkatan pelayanan.

Sedangkan Rupiansyah menekankan agar seluruh SKPD melakukan evaluasi mengenai LAKIP maupun rencana kerja (Renja) yang telah disusun selama ini maupun. Sebab, dengan adanya devisit, tentunya capaian program tidak smapai, sehingga program perlu dievaluasi, sehingga jika tak tercapai ada alasannya.

(AJ/AJ)
  1. Pemerintahan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA