Bupati Ismunandar bayar PBB di loket Bapenda, untuk berikan contoh pada masyarakat

Merdeka.com, Kutai Timur - Rencana launching pekan panutan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berjalan lancar dan sukses. Bahkan Bupati Kutim Ismunandar langsung membayar pajak di lokasi kantor Bapenda tersebut, sebagai upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar patuh dan taat membayar pajak.

Pekan panutan bayar pajak ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Bapenda, Bukit Pelangi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar. Sejumlah pimpinan instansi lingkup Pemkab Kutim, Anggota DPRD Kutim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Camat, pimpinan perbankan serta perwakilan Kantor Pajak Pratama turut hadir pada acara ini.

Di hadapan ratusan undangan dan para wajib pajak, Bupati menyebut ketergantungan pemerintah daerah terhadap pajak untuk membiayai pembangunan masih sangat tinggi. Untuk itu dia mengapresiasi kinerja jajaran Bapenda yang telah bekerja maksimal untuk menarik pajak hingga melampaui target.

Namun demikian, orang nomor satu di Pemkab Kutim ini menyebut potensi penerimaan daerah dari objek PBB P2 masih dapat dimaksimalkan lagi. Caranya yakni dengan meningkatkan kinerja para juru pungut dan melibatkan Camat, Kepala Desa hingga para Ketua RT.

“Tolong Kades bantu inventarisir (potensi PBB P2) di desanya masing-masing. Karena yang paling tahu (potensi PBB P2) adalah Kades. Kades silahkan di imbau warganya, siapa yang mengakui (memiliki) tanah harus bayar pajak. Jangan pas (jika ada) pembebasan baru mengakui tanpa bayar pajaknya,” kata Ismu yang langsung mendapat aplaus seluruh hadirin.

Menurut Bupati, penerimaan pajak dari berbagai sektor harus terus dipacu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tentunya didukung dengan strategi yang fokus dan tuntas. Sehingga kedepan, Kabupaten Kutim tidak banyak tergantung dengan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat, tapi lebih mengedepankan upaya peningkatan pendapatan. Dia menyebut, apabila Kutim terus ketergantungan dengan dana dimaksud, maka sudah pasti daerah ini akan terus mengalami defisit.

Oleh karena itu Bupati berencana melakukan PBB di lahan-lahan perkebunan. Sehingga hasilnya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa. Tetapi semua masih dikoordinasikan, apakah memungkinkan atau tidak. Menyesuaikan regulasi yang ada. Namun apabila memang PBB dari sektor perkebunan tak bisa ditarik, Ismu mengaku tidak masalah. Soal defisit, menurut penjelasan Bupati hal tersebut di alami seluruh daerah penghasil sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Maka dari itu orang nomor satu di Pemkab Kutim ini meminta masyarakat memaklumi kenyataan tersebut. Karena faktanya memang persoalan dimaksud sedikit menghambat progres pembangunan.

“Tapi yang terpenting masyarakat Kutim wajib taat dan membayar pajak. Karena pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan di segala bidang,” imbau Ismu.

Kepala Bapenda Kutim Musyaffa menjelaskan Pekan Panutan Bayar PBB P2 kali ini merupakan program yang dilaksanakan oleh pihaknya guna mengumpulkan pajak khususnya pajak daerah.

Ada 11 sektor yang pajaknya dikelola oleh Bapenda. Antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PBB P2.

“PBB itu unik, walaupun kebakaran masih ada tanahnya, biar gempa tetap ada fisik bangunannya. Artinya pajaknya tetap bisa ditarik, kecuali bumi-nya hilang. Aksioma (kebenaran tanpa pembuktian) –nya, kalau tidak bayar pajak ya (sudah) mati,” kata Musyaffa.

Bapenda Kutim telah menarik PBB P2 berkat pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah per 1 Januari 2014. Sementara sektor PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) masih dikelola oleh pusat. Namun Pemkab Kutim melalui Bapenda saat ini masih terus berjuang meminta pusat untuk menyerahkan pengelolaan PBB P3 kepada daerah.

Mantan Kabag Keuangan Setkab Kutim ini menambahkan saat ini Bapenda terus melakukan inovasi agar pembayaran PBB semakin mudah. Salah satunya yakni bekerjasama dengan Bank Kaltim yang menyediakan layanan bayar PBB P2 melalui fasilitas ATM (anjungan tunai mandiri). Sementara untuk penarikan pajak, Bapenda terus memaksimalkan kinerja para juru pungut kecamatan dan yang ada di 135 desa dan akan ditambah bila memungkinkan. Para juru pungut diberi kendaraan operasional berupa sepeda motor dan unit komputer.

“Karena masih terbatas, kami mohon bantuan Camat dan Kades untuk memaksimalkan pungutan pajak di kecamatan,” harapnya.

Diakhir acara, Bupati menjadi orang pertama yang menuju loket Bapenda untuk membayar pajak, disusul para pejabat dan ratusan para wajib pajak lainnya. Pekan Panutan Bayar PBB P2 ini akan berlangsung hingga Jumat pekan ini.