Harus melek teknologi, DWP sampaikan laporan melalui e-reporting

Merdeka.com, Kutai Timur - Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, dimanfaatkan semua lini. Termasuk organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang harus tanggap dan menyesuaikan dengan teknologi informasi tersebut.

Menurut Ketua DWP Sri Andayani Irawansyah berdasarkan kebijakan dari musyawarah nasional (Munas) tahun 2016 lalu, pengurus DWP  diminta untuk  menyusun program kerja secara terstruktur dan sistematis, sehingga lebih terarah. Sekarang ada aturan revisinya DWP harus menyampaikan informasinya secara e-Reporting yakni dengan cara online.

"Setiap kegiatan kita harus melaporkan ke pusat lewat e-Reporting dan ini ada pelatihannya secara khusus karena DWP seluruh Indonesia diwajibkan untuk memberikan data e-Repoting. Langkah  awal mengisi data kepengurusannya, jumlah anggota, jumlah anak, kemudian jabatan suami. Data-data akan menjadi data awal untuk melakukan kegiatan selanjutnya", kata Sri Andayani, saat raker DWP belum lama ini.

Istri Sekkab Kutim ini kemudian mencontohkan tentang dari data yang dikirim lewat e-Repoting akan diketahui tingkat pendidikan atau keterampilan anggota. Jika ada isteri pegawai yang memiliki keterampilan menjahit, memasak, bahkan mengolah kerajinan tangan laiannya. Dari sini dapat dijadikan sebagai kebijakan program kerja DWP untuk melakukan pembinaan dan pengembangan anggota ke depannya.

Dalam rapat kerja (Raker) yang berlangsung sehari dan diikuti seluruh pengurus DWP Kutim itu, telah ditetapkan program kerja dan kegiatan bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan keluarganya serta masyarakat. Selain itu juga mendorong kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi, berpengetahuan luas, dan siap berperan serta secara lebih luas, dalam berbagai bidang, baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik

Sedangkan sekertaris DWP Euis Istiqomah mengatakan, tujuan raker ini  untuk menyelaraskan program kerja yang ada di DWP Kabupaten. Penyusunan rencana kerja  mulai dari sekretariat sampai ke bidang-bidang. Di antaranya bidang ekonomi, sosial budaya, bidang pendidikan serta bagian keuangan, bagian organisasi, bagian informasi humas dan bagian administrasi umum.

"Berdasarkan aturan atau keputusan dari Rakor pusat  berdasarkan SK DWP pusat nomor 170 tahun 2016 tentang kebijakan pengelolaan, diminta membuat program kerja dari tingkat pusat sampai ke daerah hingga kecamatan harus membuat program kerja," jelasnya

Lebih lanjut Euis menambahkan program kerja tersebut dibuat dalam rapat kerja (Raker) untuk dipersentasikan kemudian disusun program kerjanya selanjutnya program kerja tersebut dijadikan acuan untuk kegiatan dalam satu tahun kepengurusan.

Dijelaskannya di antara program kerja tersebut untuk sekretariat yang berkenan dengan pengelolaan administrasi di dalamya termasuk atribut organisasi, informasi kegiatan yang ada di DWP melaui humas, untuk bidang pendidikan berkenaan dengan kegiatan pelatihan termasuk pendidikan formal maupun  informal serta membuat taman bacaan.  Untuk bidang ekonomi  bagaimana bisa memunculkan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian khususnya adalah anggota DWP, keluarga dan masyarakat. Untuk sosial budaya lebih kepada bagaimana peningkatan spiritualnya seperti memberikan santunan-santunan kepada anak pegawai negeri yang membutuhkan, melakukan penyuluhan kesehatan lebih kepada pembinaan mental spiritualnya.