1. KUTAI TIMUR
  2. INFO KUTIM

Usulan desa jangan tumpang tindih dengan program kerja OPD Kabupaten

“Program yang diselaraskan dengan swasta di Kecamatan Teluk Pandan, bisa juga melalui pembiayaan dari provinsi bahkan melalui APBN pusat,” saran

Suasana Musrenbang di kecamatan Teluk Pandan dipimpin Sekretaris Kabupaten Irawansyah dan dihadiri wakil ketua DPRD Yulianus Palangiran dan perwakilan OPD. ©2017 Merdeka.com Reporter : Ardian Jonathan | Jum'at, 24 Februari 2017 08:06

Merdeka.com, Kutai Timur -
Memasuki hari kedua Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah, Kamis (23/2/2017)  giliran kecamatan Teluk Pandan. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Camat setempat ini berlangsung lancar, meski sempat diguyur hujan.

Pada kesempatan tersebut, Sekkab meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, untuk menselaraskan program yang diusulkan dari desa-desa pada forum Musrenbang tersebut. Usulan itu melalui mekanisme, seperti Musrenbangdesa, kemudian Musrenbangcam dan Musrenbang kabupaten.

“Jangan sampai tumpang tindih dengan  program yang ada di OPD teknis terkait,” pinta Sekretaris  Kabupaten (Seskab) Irawansyah saat membuka sekaligus membuka Musrenbang Kecamatan Teluk Pandan, Kamis (23/02) di Kantor Camat Teluk Pandan.

Selain itu, Seskab meminta agar semua aparat desa harus bisa memantau program. Sehingga setiap program usulan prioritas bisa terealisasi dengan baik. Pihak terkait wajib memberikan data yang benar. Agar saat diajukan dalam Musrenbang kecamatan tidak ada yang tumpang tindih karena kurangnya komunikasi dengan OPD terkait.

Sebagian besar Kades wilayah kecamatan Teluk Pandan mengusulkan agar meningkatkan jalan usaha tani. Antara lain perbaikan irigasi dan drainase, pembangunan waduk atau bendungan, pengadaan peralatan pertanian, pupuk serta pencetakan sawah baru. Hal itu diusulkan lantaran Teluk Pandan menjadi salah satu sentra dan lumbung padi Kutim.

Menanggapi masukan tersebut, Irawansyah menegaskan bahwa Pemkab Kutim tentu tetap berkomitmen untuk fokus dan tuntas mengembangkan agrobisnis dan agroindustri. Sesuai dengan visi dan misi Pemkab Kutim, pembangunan di sektor pertanian tetap menjadi prioritas dan tidak separuh-separuh. Jika saat ini Pemkab Kutim mengalami defisit banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan.

“Misalnya dengan program yang diselaraskan dengan pihak swasta yang ada di sekitar Kecamatan Teluk Pandan. Bisa juga melalui pembiayaan dari provinsi bahkan melalui APBN pusat,” saran Irawansyah.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, beberapa usulan prioritas Kecamatan Teluk Pandan antara lain pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), semenisasi jalan Sidrap dan beberapa akses jalan serta lanjutan dari usulan tahun lalu. Pembangunan Puskesmas Pembantu dan normalisasi Sungai Santan untuk mengantisipasi banjir serta pengadaan waduk sebagai sumber air bersih bagi 6 desa yang ada di Teluk Pandan. Yakni Desa Danau Redan, Suka Damai, Suka Rahmat, Kandolo, Martadinata dan Desa Teluk Pandan.

Musrenbang Kecamatan Teluk Pandan juga turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran, anggota DPRD Kutim lainnya, Plt Kepala Bappeda Sumarjana, Camat Teluk Pandan Amir dan pimpinan maupun perwakilan OPD dan undangan lainnya.
 

(AJ/AJ)
  1. Pemerintahan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA