"Setiap coffee morning kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim saya minta laporan keuangan," kata Kasmidi.
Merdeka.com, Kutai Timur - Pemkab Kutim terus berusaha maksimal menggunakan dana secara baik, demikian juga dalam pengelolaan aset. Sebagai konsekuensinya, Pemkab Kutim juga melaporkannya melalui LaporanĀ Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2106 kepada Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim di Samarinda, Jumat (31/3/2017) tadi pagi.
LKPD Pemkab Kutim disampaikan Wabup Kasmidi Bulan didampingi Kepala Itwilkab Abdul Muis. Laporan diterima langsung Kepala BPK perwakilan Kaltim Dori Santoso dan sejumlah pejabat maupun undangan lainnya.
Tahun lalu kita sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, kami juga berusaha maksimal membuat laporan ini sesuai aturan yang berlaku. Kami juga berharap, tahun 2016 kembali
Memperoleh WTP) tersebut. Tahun ini Pemkab Kutim pro aktif terus mempertahankan prestasi WTP ini.
"Contohnya dalam hal ini saya sudah sampaikan setiap coffee morning kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim harus siap jauh-jauh hari melaporkan laporan keuangan, jangan ketika ada pemeriksaan dari BPK baru dilaporkan. Ini dapat memberikan kerja sama dengan BPK secara kooperatif dan jelas dalam hal pencatatan dan perbaikan," tambahnya.
Kepala Itwil Kutim Abdul Muis sependapat bahwa LPDK menjadi pijakan keuangan daerah seperti pengelolaan asset daerah tercatat baik. Itwil dalam hal ini sebagai pengawas anggaran daerah.
"Jika ada yang masih kurang harus dilengkapi dengan perbaikan. Kami terus menjaga LKPD berisi catatan lengkap sesuai pertanggungjawaban pemerintah," katanya.