Hasil evaluasi AKIP dari Menpan-RB, Kutim peroleh predikat baik

Merdeka.com, Kutai Timur - Tekad duet kepemimpinan Ismunandar dan Kasmidi Bulang untuk melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan peningkatan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)selama tahun 2016 lalu, membuahkan hasil. Setidaknya dari penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Pemkab Kutim meraih predikat B, atau naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yaitu C.

Penghargaan dimaksud diserahkan Menpan RB Asman Abnur dan diterima langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (31/1/2017), tadi pagi. Kegiatan itu sekaligus rapat koordinasi dan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupate /kota wilayah Jawa Timur (Jatim), Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Lampung pada tahun 2016 lalu.

Acara prestise itu juga dihadiri Kepala Daerah dari 6 enam provinsi tersebut, kemudian kepala Inspektorat Wilayah dan pejabat terkait lainnya. Menpan RB sendiri hadir didampingi Muhammad Yusuf Ateh Ak MBA, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan Dra Nadimah MBA Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II.

"Alhamdulillah dengan penilaian dari C menjadi B, artinya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Pemkab Kutim semakin baik dalam waktu kurang dari setahun terakhir," kata Bupati Ismunandar usai menerima penghargaan.

Dia berharap dengan sumber daya yang ada, prestasi dimaksud bisa dipertahankan atau bahkan apabila mungkin dapat ditingkatkan pada tahun depan. Namun sebelum penyerahan penghargaan dilaksanakan sharing (berbagi) informasi tentang keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan dan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur.

Intinya dalam paparan dua bupati tersebut adalah untuk bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja, pemerintah harus melakukan beberapa strategi. Antara lain program kerja harus efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan hingga hasil, pemerintah harus menghitung manfaat dari anggaran yang dikeluarkan, perampingan program kerja agar lebih fokus dan tidak boros anggaran.

Berikutnya program dan kinerja wajib disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat, harus mulai menggunakan sistem administrasi dan pelayanan berbasis online, meningkatkan konsolidasi dan koordinasi aparatur pemerintah mulai dari atas hingga pegawai tingkat bawah. Paparan penetapan SAKIP di Provinsi Jatim oleh Gubernur Jatim Sukarwo menjadi penutup kegiatan yang bersifat nasional ini.