Kutim siap bersinergi kemandirian pangan dan konsens di agribisnis

Merdeka.com, Kutai Timur - Kutai Timur tetap konsens terhadap kemandirian ketahanan pangan, karena masalah ini menjadi kebutuhan secara nasional maupun regional. Kutim akan terus bergandengan tangan dan siap menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi Kaltim dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Ya sesuai dengan arahan Gubernur, Kutim dalam hal ini sudah menjalankan program ketahanan pangan secara berkelanjutan. Artinya Pemkab bersinergi dalam mendukung program nasional ini efektif bersinergi tanpa putus. Sektor pertanian di lahan-lahan areal Kutim berjalan maksimal memajukan produk sistem dan hasil pangan,” kata Bupati Kutim Ismunandar, pada acara lokakarya keuangan Negara dan Ketahanan Pangan Gelaran Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN) di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Senin (20/3).

Orang nomor satu di Kutim ini sepakat seluruh kepala daerah bisa mengambil kebijakan dengan menyederhanakan pengambilan keputusan dalam hal utama kemandirian pangan dari berbagai sisi. “Intinya fokus peningkatan produktivitas rakyat menuju daya saing tepat guna menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik,” tambahya.

Pada acara itu, selain Bupati Ismunandar ada juga Sekretaris Provinsi (Sesprov) Rusmadi, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Bupati Berau Muharram, serta rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kegiatan menghadirkan narasumber ataupun pakar bercerita tentang tema pangan seperti Mei Rohjat dari tenaga ahli Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI, Soegeng Iman Wicaksono Dirut Jamkrido, Gatoet Gembiro Direktur Komersial PT Pupuk Kaltim, dan Purwayitno Hariyadi Guru Besar ilmu pangan Institut Pertanian Bogor.

Sedangkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, sesuai program nawacita Presiden Joko Widodo tentang kemandirian dalam ketahanan nasional yaitu ketahanan pangan, Gubernur berharap harus ada pemecahan solusi peningkatan hasil pangan lewat berbagai cara. Oleh sebab itu dia meminta Bupati dan Wali Kota bisa memotong kebijakan birokrasi peraturan pemerintah maupun menteri. Pasalnya Presiden memberikan kemudahan terkait pangan, sejak 2013 Kaltim terus fokus soal pangan.

“Jika mengalami keluhan bisa disampaikan kepada Gubernur terkait masalah ketahanan pangan saling berkoordinasi. 20 tahun lalu Kaltim masih ketergantungan dengan pengelolaan hutan, kini hutan habis pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tidak diperbarui ada migas dan batu bara mencapai 85 persen. Transformasi ekonomi dengan tidak mengandalkan lagi migas dan batu bara tetapi sudah mulai memasuki kepada pengembangan agrobisnis,” kata Awang Faroek.

Mantan Bupati Kutim ini menambahkan perkembagannya sudah meluas di seluruh Kaltim namun terkendala tata ruang. Hal tersebut harus dicatat dalam tata ruang, karena masih ada lahan-lahan yang dikuasai oleh BUMN, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ketahanan dan ketersediaan pangan.

Di Kutim ada kawasan-kawasan induk pertanian permasalahannya adanya moratarium (penundaan) yang dirasakan Presiden maupun Gubernur untuk pemberian izin lahan-lahan hutan primer maupun lahan induk. Sementara konservasi tidak boleh digunakan untuk kegiatan budidaya. Hal itu juga menghambat, padahal lahan konservasi dan induk sangat baik di Kaltim. Contoh saja ada 65 hektare lahan di Kutai Barat dan Berau di empat kabupaten seperti Kutim, PPU, Kukar, dan Paser. Ada 3 juta hektare sebagian besar dikuasai oleh BUMN seperti Inhutani.

“Kami ingin merelokasikan suatu pabrik besar yang mengelola holtikultura lewat pemanfaatan lahan baik provinsi maupun kabupaten/kota,”tambahnya.

Sementara itu, Pembina dan Dewan Pakar PPKN Krisna Amier Hamzah mengatakan lokakarya ini menjadi bagian agenda PPKN di seluruh provinsi.  Terkait  dengan kondisi-kondisi di daerah dalam meningkatkan kapabilitas (kompetensi), akselerasi dan edukasi serta merangkum masukan-masukan dalam tata keuangan Negara. Kaltim menjadi tuan rumah pertama.