Keberhasilan pengelolaan keuangan dari perencanaan

Merdeka.com, Kutai Timur - Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI, Rabu (29/3/2017) lalu menggelar workshop pengelolaan keuangan dan perenacanaannya di Makassar dan diikuti tujuh gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia Timur. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada pengelola keuangan agar lebih berhati-hati lagi ke depannya.

Bupati Kutim Ismunandar juga turut hadir pada acara tersebut, didampingi inspektorat kabupaten dan pejabat pengelola keuangan Kutim. Kegiatan yang berlangsung dua hari ini, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang baik.

"Workshop ini bertujuan untuk memberikan persepsi yang sama kepada seluruh pengelola dan pengguna anggaran baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kita mengharapkan para aparat pengelola keuangan bisa meningkatkan kualitasnya setelah mendengar pemaparan para narasumber," ujar Ismunandar di sela-sela acara tersebut.

Terkait pengelolaan asset yang sering menjadi kendala tercapainya opini WTP di daerah, Ismu, panggilan akrab mantan Sekretaris Kabupaten ini, menjelaskan bahwa di Kutim sudah memiliki sistem pengelolaan yang baik, yakni lewat pengadaan secara elektronik, sehingga semua asset bisa terdata dengan baik, termasuk pengalihan asset dan penghapusan.

Anggota III BPK RI Prof Edi Muliadi Supardi mengatakan dengan tegas bahwa kunci keberhasilan tata kelola keuangan dimulai dari perencanaan. "Jangan pernah bermimpi mendapatkan WTP jika dari awal ada perselingkuhan anggaran," tegas Edi Muliadi.

Sedangkan Hamdani staf ahli Menteri Dalam Negeri RI bidang Ekonomi dan Pembangunan sekaligus anggota standar akuntansi pemerintahan menjelaskan, selama ini masih banyak kebocoran anggaran terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Menurutunya, sistem pengadaan dan lelang secara elektronik bisa meminimalisir tindakan korupsi. Selain itu regulasi yang terlalu panjang dan berbalik juga turut andil dalam banyak kasus suap, sehingga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Wakil ketua KPK RI Saut Situmorang mengatakan bahwa tujuan Workshop keuangan ini adalah bagaimana daerah bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

"Telah ada sistem yang baik, ada regulasi yang ketat, tapi jika perilaku dan niat yang buruk untuk menggerogoti anggaran semua upaya tersebut akan sia-sia saja," tegas Situmorang.

Pihaknya mengimbau kepada semua komponen masyarakat dan pemerintah harus sinergi dan komitmen untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang lebih baik.