Bupati Ismunandar ikuti workshop Tunas gelaran KPK dan pemprov

Merdeka.com, Kutai Timur - Meski banyak kesibukan dan padatnya acara di lingkup Pemkab Kutim, Bupati Ismunandar menyempatkan diri mengikuti pelatihan Workshop Tujuan Nasional (tunas) Integritas gelaran Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) RI. Pelatihan yang melibatkan para Kepala Daerah se-Kaltim ini dilaksanakan di Meeting Room, Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Rabu (17/5) lalu.

Tidak hanya Ismu sapaan akrab orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kutim tersebut, namun sekitar 19 unsur kepala daerah, Ketua DPRD Kaltim maupun Kota serta Sekretaris Daerah se-Kaltim turut terlibat. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Provinsi (Sesprov) Kaltim Rusmadi mewakili Gubernur Awang Faroek Ishak.

Tampak Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, Bupati Berau Muharram, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh dan undangan lain antusias mengikuti pelatihan. Yakni pelatihan integritas yang berarti konsistensi sekaligus kejujuran dalam melakukan tindakan dan prinsip. Kaltim menjadi salah satu rujukan dari 10 Provinsi pilihan KPK RI yang mempunyai prioritas menjalankan sistem integritas di pemerintahan.

Bupati Ismunandar mengatakan pelatihan ini menjadi masukan untuk Pemkab Kutim. Sebab pendidikan integritas sangat dibutuhkan dalam roda operasional kinerja pemerintah agar bersih dari praktik korupsi khususnya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ini sudah menjadi bagian dari pemerintahan, pendidikan ini wajib diikuti. Setelah dari sini saya akan tularkan ilmu integritas di setiap OPD. Kutim terus gencar melakukan sejak dini upaya pencegahan korupsi," tegasnya.

Ismu menuturkan materi yang didapatkan berupa cara dan tips memiliki sifat integritas. Disampaikan oleh narasumber Anto Ikayadi selaku fungsional Deputi Pencegahan KPK RI. Seperti diterangkan Kepala Inspektorat Kaltim Saduddin, salah satu upaya pemberantasan korupsi melalui terbangunnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dibutuhkan peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan. Inspektorat Kaltim ingin seluruh OPD dapat bergerak serius mendukung gerakan anti korupsi dengan meningkatkan kinerja dan juga prestasi kerja.

"Workhosp ini menghadirkan narasumber (untuk) memberikan materi pelatihan sesuai kompetensinya. Bertujuan membangun kesadaran peserta agar memiliki integritas tinggi memahami sekaligus menggali pemahaman implementasi aturan internal. Selanjutnya menghasilkan skill (kemampuan) integritas kepala daerah,” jelasnya.

Dirinya menambahkan selama manusia itu hidup di dunia, apalagi manusia itu diberikan amanah sebagai pemimpin di masyarakat, maka pendidikan integritas sangat dibutuhkan. Karena manusia diberi dua potensi, yakni berbuat jahat dan berbuat baik. Pendidikan integritas sesungguhnya untuk membuat keseimbangan antara kecenderungan berbuat baik bisa dan harus lebih dominan.

Sementara itu, Group Head Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Asep Chairullah mengatakan dari catatan lembaga anti rasuah tersebut kejahatan yang luar biasa yaitu kasus korupsi telah menyeret 300 kepala daerah di Indonesia. Dirincikan olehnya ada 18 Gubernur telah duduk di “kursi panas” sebagai pesakitan. Bahkan ada salah seorang Gubernur yang tiga kali berturut-turut tersandung kasus korupsi. Fakta ini harus menjadi perhatian semua pihak, agar tidak sampai terjadi. Target dari pelatihan Workshop Tunas Integritas ini mengawal dan membina kepala daerah komitmen cegah terjadinya KKN. Dengan kata lain mencegah KKN menuju kebahagiaan para kepala daerah.

"Kami sudah menyusun secara lengkap program ini selama 4 tahun mulai dari 2013. Dalam workhsop ini tidak banyak teori tapi lebih mengutamakan praktek. Tidak ada meja maupun kursi yang bersifat formal, pelatihan berjalan dengan pendekatan narasumber dengan peserta lewat komunikasi intens. Sudah setahun berjalan, Kaltim baru tahun ini tim KPK RI berkunjung pasalnya menyelesaikan tur integritas keliling nusantara," kata Asep.

Asep menambahkan dalam workshop selama tiga hari mulai Rabu (17/5) hingga Jumat (19/5) itu pejabat, khususnya kepala daerah diajarkan bagaimana caranya tidak terkena “wow effect KKN”. Yakni efek samping yang menggambarkan orang akan korupsi dalam waktu yang cepat, tapi sudah dikondisikan memiliki mental seperti itu (korupsi-red). Baik didalam
sifat individu maupun sistem.

"Kita butuh kepala daerahnya punya semangat integritas akhirnya menjadi orang luar biasa. Tunas ini menuju masa depan yang lebih baik, KKN itu masa lalu. Sedangkan kekuasaan untuk integritas," tambah Asep.

Sekprov Kaltim Rusmadi mendukung pelatihan ini. Dia berharap komitmen integritas bersih hati bisa dilaksanakan seluruh peserta. Menurutnya integritas harus ditanamkan untuk mencegah sejak dini agar tak tergoda KKN, menuju semangat pemerintahan bersih.

"Integritas manusia menjadi faktor perubahan aspek sosial berinteraksi, sesuai dengan integritas individu. Faktor kuncinya perlu dilakukan pemberantasan, perbaikan akhlak budaya anti korupsi serta membangun konsisten berani dan dapat menjalankan jembatan masa depan organisasi. Kepala daerah yang memiliki integritas tinggi merupakan kumpulan orang-orang di depan, berpartisipasi dalam pembangunan menutup peluang korupsi," tutupnya.