Aset Pemerintah Kutai Timur mencapai Rp 11,9 triliun

Merdeka.com, Kutai Timur - Sejak dimekarkan hingga sekarang, Pemkab Kutim memiliki asset yang tidak sedikit. Jika dihitung dengan uang, nilainya mencapai sekitar rp 11,9 triliun.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim H Suriansyah, asset yang dimiliki pemerintah kabupaten Kutim ini mencakup berbagai hal. Antara lain berupa gedung atau bangunan, jalan, irigasi, jembatan serta tanah. Termasuk asset bergerak seperti kendaraan roda empat dan roda dua. Aset itu tersebar di seluruh wilayah Kutim di 18 kecamatan, mulai pesisir hingga pedalaman.

Suriansyah yang akrab disapa Anto inipun menjelaskan sekarang data mengenai asset daerah telah dikelola BPKAD. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, termasuk BPKAD di dalamnya, pengelolaan asset dilakukan terpusat agar  mudah terpantau. Terlebih asset banyak jenisnya, mulai barang yang bergerak hingga yang tidak. Dijelaskan, sejak dibentuk, BPKAD siap mengelola asset bekerjasama dengan OPD lainnya. Merapikan surat menyurat dan penataan administrasi lainnya termasuk penyimpanan barang, agar lebih mudah diinventarisasi dan dipantau.

“Termasuk aset negara yang diserahkan atau dihibahkan oleh Kementerian ESDM kepada Pemkab Kutim beberapa waktu lalu juga tercatat. Semuanya  tercatat di BPKAD dengan total bantuan kurang lebih Rp 2 miliar berupa sumur bor dan Penerangan Jalan Umum (PJU),” kata mantan Kabag Keuangan Setkab Kutim ini.

Bantuan hibah dari Kementerian ESDM tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan dan Teluk Pandan. Dia berharap asset tersebut dapat memberikan manfaat yang baik terhadap pergerakan ekonomi masyarakat Kutim.

Sementara Kepala Bidang Aset H Teddy Febrian menambahkan untuk pemeliharaan asset sudah diprogramkan sejak BPKAD dibentuk. Melalui koordinasi dengan instansi terkait. Mulai dari pemeliharaan dan pengamanan dan ke depan kerjasama lebih diintensifkan ke semua OPD. Langsung ke lapangan melakukan validasi data Barang Milik Daerah (BMD).

“(Para pihak) yang mengetahui BMD tersebut baik atau tidak tentu SKPD masing-masing. Apakah kondisi barang masih laik atau tidak, kartu inventarisir akan dipantau Bidang Aset lewat tim sensus BMD,” jelas Ated sapaan akrab Teddy Febrian.

Selanjutnya untuk memperkuat tata kelola BMD dalam waktu yang tidak terlalu lama, menurut Ated pihaknya akan mengadakan pelatihan pengurus barang. Agar aturan terkait pemanfaatan BMD dapat dipahami. Ilmu yang didapatkan bisa langsung diaplikasikan untuk melakukan pendataan. Demi tertibnya administrasi pengelolaa asset, diperlukan kerjasamanya semua pihak. Terutama OPD lingkup Pemkab, agar bisa menjaga dan melaporkan barang milik daerah secara berkala. Khususnya apabila ada permasalahan, kerusakan dan perbaikan.