90 pejabat Pemkab Kutim bersaing untuk posisi eselon IIb

Merdeka.com, Kutai Timur - Meski yang dibuka untuk lelang jabatan hanya 15 eselon IIb, namun yang mengajukan permohonan untuk bersaing memperebutkan jabatan tersebut cukup besar. Sejak dibuka pada 20 Maret lalu hingga ditutup pada Selasa 4 April 2017 kemarin, ada 90 pejabat yang mengajukan pendaftaran dan siap bersaing untuk menduduki jabatan eselon IIb tersebut.

Persaingan antar pejabat untuk memperebutkan Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemkab Kutim terlihat cukup ketat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar yang masuk hingga hari terakhir pendaftaran.

“Pejabat banyak yang mendaftar untuk posisi JTP Kepala Dinas PMD (Pemerdayaan Masyarakat Desa), jumlahnya mencapai 9 orang. Sementara yang paling sedikit untuk jabatan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan) dan Dinas Pertanian, masing-masing hanya ada 3 pendaftar. JTP lainnya diisi antara 5 atau 6 pendaftar,” kata Ketua Panitia Lelang JTP Irawansyah, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Zainuddin Aspan.

Pejabat yang mendaftar kata Irawansyah yang juga Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim ini menambahkan setelah berkas masuk, akan diseleksi oleh panitia seleksi. Hasilnya diumumkan pada 17 April nanti. Khusus untuk jabatan Sekretaris DPRD harus lebih dulu menjalani seleksi dan konsultasi administrasi sejak 5-15 April. Tahap selanjutnya,  19 hingga 21 April dilaksanakan uji kompetensi.

Kemudian dilakukan rekam jejak peserta pada  23 hingga 29 April dan pada 2 Mei dilaksanakan ujian tertulis bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Pada 30 Mei diumumkan tiga calon terbaik dan diusulkan kepada Bupati atau pembina kepegawaian pada 2 Juni mendatang.

“Karena seleksi dilakukan terbuka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas, maka kita semua berharap hasil seleksi ini akan melahirkan para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terbaik di bidangnya masing-masing,” harap Irawansyah.

Untuk diketahui ke-15 JTP itu adalah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Dinas Kesehatan (Diskes), Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), Kepala Dinas Pertanian (Distan). Berikutnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  (DPPR) serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker).