Wabup : Workshop ABK untuk wujudkan good government

Merdeka.com, Kutai Timur - Tanpa diduga-duga saat membuka workshop Analisis Beban Kerja (ABK) Senin (3/10) pagi, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang secara spontan mengabsen daftar peserta workshop dari masing-masing kecamatan se-Kutim. Sebab, kegiatan ini akan mewujudkan good government di masa mendatang.

Alhasil sebanyak empat kecamatan tidak hadir dalam pelaksanaan workshop ABK tersebut. Adapun peserta dari kecamatan yang tidak mengikuti jalannya workshop yaitu Kecamatan Teluk Pandan, Karangan, Muara Wahau dan Muara Ancalong. Ketidakhadiran perwakilan keempat kecamatan tersebut ditanyakan langsung oleh Wabup kepada Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Kabag Ortal) Pemerintahan Kabupaten Kutim Abdu Amir.

Karena tindakan tak menganggap serius kegiatan dimaksud, Wabup berencana akan menyurati dan memanggil para peserta yang tidak hadir dalam workshop ABK itu. Terlebih Kecamatan Karangan, hanya mengutus staf tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Kasmidi menyayangkan agenda workshop dengan tujuan penting malah diwakili staff TK2D saja. Walau demikian dia tetap mengapresiasi positif pada staff TK2D yang berkenan hadir tersebut.

“Absensi atau daftar kehadiran peserta sangat diperlukan. Apalagi workshop ini berkaitan langsung dengan kinerja serta banyak memberikan informasi, tupoksi masing-masing Sumber Daya Manusia (SDM). Terutama di kalangan pegawai tapi masih saja ada yang mangkir hadir,” ujar Kasmidi.

Wabup memang sudah menegaskan bahwa workshop ABK sangat penting. Terutama dalam rangka mewujudkan good goverment yang memiliki tolok ukur. Ditambah kegiatan dimaksud juga membahas anaslisis proses jumlah sumber daya manusia (SDM) serta beban kerja dalam menentukan jumlah pegawai. Berikut cara menyelesaikan beragam masalah tugas dan tanggung jawab. Khususnya terkait berapa lama waktu kerja yang dibutuhkan di masing-masing instansi dalam menyelesaikan tugasnya.

Wabup meminta kepada para camat dan semua pegawai, benar-benar memperhatikan masalah ABK ini, karena akan menjadi tolok ukur kinerja setiap pegawai. Jika pegawai tidak mengetahui masalah ABK ini, tentunya kinerjanya bisa dipertanyakan.