Wabup Kasmidi hadiri penandatangan prasasti ULP di Kemenkum HAM

Merdeka.com, Kutai Timur - Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-67 tahun 2017 ini menjadi momentum yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pasalnya, Pemkab diundang secara khusus Kementerian Hukum dan HAM untuk hadir pada acara itu, sekaligus menyaksikan penandatanganan prasasti Unit Layanan Paspor (ULP) bersama tiga daerah lainnya.

Penandatanganan prasasti itu dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasona Laoly di halaman Kementerian tersebut, Kamis (26/1/2017) pagi tadi. Hadir pada kesempatan itu, Wabup Kasmidi Bulang didampingi Kabag Hukum Setkab Kutim Waluyo Heryawan.

“Undangan ini merupakan apresiasi Menkum HAM kepada Pemkab Kutim yang telah turut serta membuka ULP di Kutai Timur beberapa waktu lalu. Kita juga menjadi ikut bangga, karena mendapat kesempatan menyaksikan penandatanganan prasasti tersebut,” kata Wabup Kasmidi Bulang.

Dijelaskan, momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, sebab Pemkab Kutim dianggap sebagai daerah yang berkontribusi besar terhadap kemajuan sektor keimigrasian dengan mendukung dibukanya ULP di Kota Sangatta beberapa waktu lalu. Acara penandatanganan prasasti ULP oleh Menkum HAM ini disaksikan oleh para pejabat dari daerah berbeda yakni dari Kabupaten Gresik, Lombok Timur dan Banyuwangi.

Wabup Kutim Kasmidi Bulang dan Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten, Waluyo Heryawan datang mewakili Bupati Kutim dalam acara yang digelar di Halaman Kantor Kemenkum dan HAM jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan tersebut. Saat menandatangani prasasti, Menkum dan HAM Yasonna Laoly didampingi Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie.

“Kita bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia, untuk itu pelayan terbaik harus diberikan untuk warga Indonesia. Baik kepada orang asing, terlebih lebih warga sendiri. Saya mengapresiasi atas kinerja yang telah dilakukan seluruh jajaran,” kata Menkum HAM.

Dia meminta agar mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, teknologi yang dimiliki, selalu inovasi, terus lakukan perbaikan dan  evaluasi. Pihaknya mengapresiasi kepada seluruh jajaran, baik kabupaten dan kota yang telah mengadakan pelayanan ULP di wilayah kerjanya.

Setelah mengikuti prosesi penandatanganan prasasti ULP, Wabup lantas mengikuti acara ramah tamah sekaligus silaturahmi dengan jajaran Kemenkum HAM di kantor Kemenkum HAM di Jakarta.