Usai ikuti rakernas, Wabup janji pengelolaan keuangan lebih akuntabel

Merdeka.com, Kutai Timur - Saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) kemarin, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang mengaku mengingat beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Bapak Jokowi (sapaan akrab Presiden RI Joko Widodo) dalam sambutannya menyampaikan kepada kami (pemerintah daerah), agar tidak hanya berhenti pada mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan dan korupsi” kata Kasmidi usai mengikuti rakernas yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga, Sekretasis Jenderal/Sekretaris Utama, Irjen, Aparat Gubernur, serta kepala daerah Kabupaten serta Kota se-Indonesia hari itu.

Wabup berjanji akan menerapkan pengelolaan keuangan di daerah yang lebih akuntabel lagi di masa mendatang. WTP bukan merupakan tujuan utama, namun sebagai pendorong dan motivasi untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi dan lebih transparan, serta tidak terjadi penyalahgunaan keuangan.

Menurut Kasmidi sesuai dengan penyampaian Presiden, predikat WTP justru harus menjadi pendorong pemerintah di daerah untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Pemda harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi serta menyederhanakannya.

Berikutnya tak lupa untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas secara berkelanjutan. Lebih jauh dijelaskan oleh Wabup bahwa Presiden juga menekankan agar Pemda mengetahui pentingnya orientasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Yakni bisa diartikan pengelolaan keuangan dengan dasar penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadi atau pelaksanaan operasional pemerintah. Bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya dibayarkan (cash basis). Tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda dalam mengimplementasikannya.

“Orientasinya, (pengelolaan keuangan) harus orientasi hasil. Jangan sampai kita kehilangan energi dan semua hanya mengarah pada SPJ (surat pertanggung jawaban). Apalagi saat ini kita menghadapi tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual, ini lebih sulit lagi dalam melaksanakannya,” tukas Kasmidi.

Meski begitu, Kasmidi berjanji bersama Bupati Ismunandar akan terus berkomitmen dan berupaya maksimal melakukan pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel demi menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan keuangan serta korupsi.