1. KUTAI TIMUR
  2. INFO KUTIM

‘Pulang kampung’ wakil ketua MPR sosialisasikan empat pilar di SMKN 2 Sangatta

“Pancasila adalah alat pemersatu, Undang Undang Dasar, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika juga alat pemersatu,” kata Mahyudin.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin ketika menyampaikan sosialisasi empat pilar MRI RI dihadapan ratusan pelajar, ikut hadir Ketua DPRD Mahyunadi dan Wabup Kasmidi Bulang. ©2017 Merdeka.com Reporter : Ardian Jonathan | Rabu, 16 Agustus 2017 17:08

Merdeka.com, Kutai Timur - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H Mahyudin ST MM untuk kesekian kalinya kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Sangatta, sekaligus ‘pulang kampung’. Setiap  ‘pulang kampung, Mahyudin mendapat sambutan hangat masyarakat kota Sangatta dan Kutim pada umumnya.

Mantan Bupati Kutim periode 2003-2006, datang ke Sangatta untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Sangatta Utara, menjadi target sosialisasi, kakak dari Ketua DPRD Kutim Mahyunadi ini.

Sosialisasi tak hanya dihadiri siswa dan guru SMKN 2 saja, namun juga turut diikuti Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, Kasdim 0909 Sangatta Mayor Inf Syawaluddin, Sekertaris DPRD Kutim Suroto dan beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Ratusan siswa dan siswi SMK N 2 Sangatta tampak serius mendengarkan paparan Mahyudin selaku pembicara. Mengawali sosialisasinya, Mahyudin menceritakan sejarah singkat perjalanan hidupnya selama di Kabupaten Kutim yang penuh dengan perjuangan hingga bisa menjadi orang nomor dua di MPR RI.

Berikutnya dia menjelaskan tentang pentingnya ideologi bangsa Indonesia. Kepada seluruh siswa SMKN 2, Mahyudin berpesan agar tidak cepat menyerah atau putus asa dalam berusaha mengejar mimpi-mimpi.

“Harus bangkit dan bersemangat, jangan merasa hanya SMK Sangatta sehingga merasa rendah dibanding dengan SMK yang ada di Pulau Jawa. Kita harus merasa sama, apalagi disini ada jurusan perikanan. Ini merupakan jurusan (pendidikan) yang bagus, apalagi Indonesia memiliki laut kurang lebih dua per tiga dari luas wilayah daratannya,” jelas Mahyudin.

Ditambah lagi Indonesia berada di wilayah ekuator yang sumber daya ikan dan lautnya sangat berlimpah. Menurut Mahyudin, semua menjadi tugas bersama memaksimalkan dan memanfaatkan potensi sumber daya ikan  tersebut. Tentunya untuk kepentingan bangsa dan Negara. Mahyudin berharap agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif,  agar memiliki daya saing dan tak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Sosialisasi empat pilar ini didasari Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Jadi salah satu tugas dari MPR adalah menyosialisasikan Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

“Dari empat pilar ini muaranya adalah persatuan. Jadi Pancasila adalah alat pemersatu, Undang Undang Dasar, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika juga alat pemersatu. Mengapa?, karena hanya persatuanlah bangsa Indonesia ini ada,” tegasnya.

Dijelaskan olehnya selain sosialisasi empat pilar, tugas MPR RI juga banyak. MPR RI bertugas mengkaji  pelaksanaan UUD, menyerap aspirasi masyarakat. Kewenangannya pun cukup banyak, bukan lagi lembaga tertinggi Negara tetapi masih lembaga Negara yang memiliki kewenangan tertinggi. Salah satu kewenangan tertinggi MPR RI adalah mengamandemen UUD. Jadi hanya MPR yang dapat mengubah UU. Sebagai analogi, Mahyudin mengatakan jika sebuah bangunan tidak memiliki dasar atau pondasi, maka bangunan itu akan runtuh karena tidak mampu bertahan menahan beban. Oleh karena itu setiap bangunan harus memiliki pondasi. Begitupun Indonesia, bila tidak berpondasi pasti akan runtuh, tanpa Pancasila sebagai dasar Negara maka tidak ada Indonesia yang seperti sekarang, yang merangkul enam agama besar Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katolik dan Konghucu. Dengan jaminan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Dengan adanya sila pertama ini maka bangsa Indonesia sampai dengan sekarang dapat hidup saling berdampingan antar sesama umat,” jelasnya pada acara yang ditutup dengan pertukaran cindera mata antara pihak SMKN 2 Sangatta dengan dirinya serta sesi foto bersama.

(AJ/AJ)
  1. Pemerintahan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA