DPRD Kutai Kartanegara ‘belajar’ pengelolaan DAK ke Kutai Timur

Merdeka.com, Kutai Timur - Meski Kabupaten Kutai Timur berusia muda dan merupakan pemekaran dari Kutai Kartanegara, namun dalam hal pengelolaan dan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat menjadi salah satu rujukan. Hal ini diakui wakil sekretaris Komisi I Bidang hukum dan pemerintahan DPRD, Andi Faisal saat melakukan kunjungan kerja pada Selasa (6/6) kemarin.

Dalam kunjangan kerja tersebut, DPRD Kukar ‘belajar’ mengenai bagaimana cara pengelolaan dan pengusulan ke pemerintah pusat tersebut. Kedatangan rombongan para wakil rakyat itu, diterima Kepala Bappeda Kutim Sumarjana didampingi Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zaini, di ruang Arau, kantor bupati.

“Kutim dipilih tim Komisi I DPRD Kukar menjadi rujukan karena memiliki keunggulan yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur terencana,” kata  Andi Faisal saat memberikan sambutan pada awal pertemuan.


Andi Faisal mengucapkan terima kasih lantaran kedatanganya bersama rombongan diterima Pemkab Kutim dengan baik, terutama Bappeda dan Bapenda. Dijelaskan, pihaknya mengaku puas karena mendapat keterangan dan informasi yang pas dan sumber yang tepat. Bahkan kedua OPD, yakni Bappeda dan Bapenda cukup kooperatif dalam berbagi ilmu mengenai perencanaan DAK.

“Jika Kutim perlu kebersamaan dan konsolidasi komunikasikan saja, tim Komisi I welcome saja. Tidak ada sekat justru ini ajang kekompakan Kutim bersama Kukar lantaran kita bersaudara, karena dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana mengelola sesuatu untuk menghasilkan program maksimal,” jelas Andi.

Sedangkan Kepala Bappeda Kutim Sumarjana mengakatan, dalam pengelolaan DAK, Kutim sudah menjalankan arahan dari Bupati Ismunandar bahwa DAK sebagai alokasi dari APBN maupun APBD bertujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemkab sesuai prioritas nasional.

Dikatakan, dalam membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD saja, namun harus berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Salah satunya mengawal DAK yang sekarang dilakukan oleh Asisten III Hj Yulianti. Salah satu tekniknya adalah menyesuaikan dengan formula jumlah penduduk dan luas kawasan yang dimiliki.

“Kita harus pintar-pintar memanfaatkan celah-celah melihat secara jeli program daerah yang bersinergi dengan pusat. Contohnya saja program pusat masuk ke daerah semacam proyek air bersih lewat APBN. Hal itu juga merupakan ketajaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengusulkan program jika tidak masuk target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegasnya.

Hal lainnya menurut Sumarjana, Kutim juga membangun lintasan ringroad sebelum menuju kawasan Bukit Pelangi tembus ke pelabuhan Kenyamukan. Ada komitmen kesepakatan dengan warga membebaskan lahan mereka maka otomatis nilai tambah harga tanah akan meningkat.

Kendati demikian tambahnya, dalam perjalanan ada saja satu atau dua orang warga mengingkari perjanjian hasilnya proyek ringroad tersebut, sehingga terkendala. Tapi, tahun ini Pemkab Kutim focus bakal menyelesaikan proyek melalui multiyears dan telah memperoleh persetujuan DPRD Kutim.