Disbun leading sektor perkebunan, dukung suksesnya ekonomi kerakyatan

Merdeka.com, Kutai Timur - Dinas Perkebunan diharapkan menjadi leading sektor keberhasilan perkebunan di daerah ini, dan menjadi pendukung keberhasilan pengembangan ekonomi kerakyatan. Usaha di sektor yang satu ini sudah menjadi icon Kutim, bahwa bicara perkebunan berada di Kutai Timur.

Pernyataan itu disampaikan Wabup Kasmidi Bulang ketika memimpin rapat dengan jajaran Disbun Kutim membahas masalah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Dikatakan, Dinas Perkebunan sebagai indikator penentu, juga pengerak sektor usaha bidang perkebunan.

Saat rapat, Wabup didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekkab Kutim Mugeni. Dalam kesempatan itu Kasmidi meminta kepada pihak Dinas Perkebunan dapat terus menopang ekonomi masyarakat. Dia mengapresiasikan positif OPD dimaksud atas keberhasilannya beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

“Tentunya prestasi (panji keberhasilan pembangunan bidang perkebunan tahun 2017) yang telah didapatkan oleh Dinas Perkebunan dapat lebih ditingkatkan lagi. Inilah pengharapan kami, dengan adanya gerbong mutasi hendaknya pelayanan berjalan dengan baik dan menghasilkan beragam prestasi,” tutur Kasmidi.

Sekkab Irawan ditempat yang sama meminta kepada Disbun untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan perkebunan agar dapat meningkatkan program-program yang ada, demi kesejahteraan masyarakat.

“Walau di tengah kondisi anggaran yang defisit, di harapkan rekan-rekan di Dinas Perkebunan dapat tetap memaksimalkan program-programnya,” harap Irawansyah.

Ditengah jalannya rakor, pihak Disbun meminta arahan dan bimbingan menyangkut tupoksi OPD. Sebab, menurut jajaran Disbun tidak semua daerah di Kaltim memiliki OPD Disbun. Saat ini hanya Kota Samarinda dan Balikpapan yang sudah eksis berjalan. Untuk itu jajaran Disbun Kutim berharap ada pemilahan tupoksi di masing-masing OPD terkait. Seperti Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tupoksi.

“Semua itu dilakukan untuk dapat memaksimalkan peran dimasing-masing OPD, agar selanjutnya dapat bekerja lebih fokus untuk menuntaskan program kerja yang ada,” kata Plt Kadisbun Alfian.

Sedangkan menyangkut anggaran defisit, Alfian mengatakan akan terus berupaya memaksimalkan peran OPD yang dipimpinnya. Terlebih anggaran untuk program desa membangun juga dialokasikan melalui OPD diberbagai leading sector, termasuk Disbun.

Mendengar perihal tersebut baik Wabup Kasmidi maupun Sekkab Irawansyah berjanji akan membahasnya secara intern. Terkait kewenangan dan formulasi tupoksi dari masing-masing intansi terkait. Agar dapat dilakukan pemilahan sesuai dengan spesifikasi masing-masing intansi. Sehingga dapat mengetahui lebih jelas tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.