Dimintai patuhi tupoksi, DKP strategis menuju swasembada beras

Merdeka.com, Kutai Timur - Kutai Timur yang memiliki potensi lahan pertanian cukup luas, diharapkan menjadi salah satu tumpuan menuju swasembada beras di masa mendatang. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tentunya bisa membantu dalam mewujudkan swasembada tersebut.

DKP menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) strategis untuk menunjang kebutuhan pokok terpenuhi. Artinya program swasembada pangan menjadi prioritas penuh, sehingga segala macam bahan pangan tidak perlu mengimpor dari luar.

“DKP dalam hal ini terus mengkordinasikan penyuluhan pertanian dan informasi komoditi perlu dikembangkan. Jangan terjebak menaman bibit tapi tidak ekonomis dalam bahan pangan. DKP Harus mengembangkan produk hasil-hasil pangan menjadi produk ekonomis yang tinggi,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah  saat rapat membahas tugas pokok dan fungsi lingkup DKP.

Rapat dimaksud juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Asisten Adminstrasi Umum Sekkab Yulianti, jajaran pejabat eselon II, II dan IV lingkup DKP, termasuk Kasubbag Perencanaan DKP  Didik Prayitno.

Nah, sejalan dengan program itu Kasubbag Perencanaan DKP Didik Prayitno menjelaskan arah tupoksi DKP, yang dulu bernama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, kini terpisah sesuai dengan Perda 23. Dalam hal ini penyuluhan tidak harus bergantung pada daerah pasalnya sudah terbentuk UPT Penyuluhan.

“Tugas pokok kami bukan peningkatan produksi seperti halnya Dinas Pertanian. OPD kami lebih menekankan analisis pangan yang ada di Kabupaten sesuai dengan peraturan,” katanya.

Didik menambahkan UPT Penyuluhan lebih berfokus pada peningkatan produksi pertanian bisa mencukupi apa tidak, DKP hanya memonitoring karena ada alatnya untuk mendeteksi data ketersediaan pangan yang pembahasannya dilanjutkan di Dewan Ketahanan Pangan yang di ketuai oleh Bupati. Untuk menentukan kebijakan produksi pangan jika tidak otomatis harus impor. Intinya ada perbedaan di ketahanan pangan dan penyuluhan, itu kontek sebenarnya.

Tahun ini, di ketahanan pangan akan memfokuskan melengkapi analisis untuk melengkapi pangan bisa terpenuhi. Terkait dengan tingginya harga bahan pangan seperti cabe, Didik mengungkapkan mengaudit secara continue di pasar jika terjadi fluktuasi (ketidaktetapan atau guncangan) harga yaitu dengan kebijakan membuat atau menggelar pasar murah.

“Di sini nantinya bukan berarti DKP saja yang memonitoring akan tetapi ada dari  Disperindag atau Koperasi itu yang ada kaitanya di sana. Terus melakukan pengawasan dan banyak mengkaji sehingga dapat mengubah perilaku supaya mengkonsumsi pangan beragam,” pungkasnya.