Bupati minta persoalan listrik PIS segera diatasi

Merdeka.com, Kutai Timur - Laporan para pedagang di Pasar Induk Sangatta (PIS) jalan Ilham Maulana, Sangatta Utara yang mengaku banyak mengalami kerugian akibat padamnya listrik, ditanggapi serius Bupati Kutim Ismunandar. Saat memimpin rapat kerja Coffee Morning (CM), masalah ini dibahas melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi serta para pihak terkait lainnya, di Ruang Meranti, Senin (20/2/2017).

“Saya menerima laporan permasalahan listrik yang ada di pasar induk (PIS). Akibat (padam listrik) itu para pedagang alami kerugian, mohon OPD terkait untuk segera menindaklanjutinya,” pinta Ismu dengan tegas.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) M Edward Azran menjelaskan bahwa terjadinya padam listrik disebabkan karena OPD yang dipimpinnya sedang menunggak membayar listrik. Dengan total tagihan mencapai Rp 30 juta untuk setiap bulannya.

“Pemadaman yang terjadi karena kita tidak dapat membayar tagihan listrik akibat defisit. Dengan beban 40.000 watt, Disperindag harus membayar tagihan senilai Rp 30 juta perbulan. Akibat kurangnya kemampuan kita dalam membayar, listrik dipasar dikurangi bebannya menjadi 30 ribu watt,” sebut Edward.

Nanti Disperindag akan menggunakan strategi baru penggunaan listrik, yaitu pedagang akan menggunakan listrik masing-masing dengan sistem pambayaran melalui pembelian voucher. Sehingga pedagang dapat menggunakan listriknya sesuai kebutuhan. Untuk diketahui, padamnya listrik memang sangat merugikan pedagang di PIS, terlebih bagi para pedagang yang menggunakan fasilitas wadah pendingin atau lemari es.

Kepada jajaran Dinas Perhubungan, Bupati juga menanyakan tentang progres dan keberadaan trayek angkutan umum menuju PIS dan bus gratis di Jalan A Wahab Syahranie, yang tidak beroperasi. Oleh Kabid Darat Dishub Chaeruddin yang mewakili Plt Kadisnya menjawab pertanyaan Bupati tersebut dengan melakukan koordinasi dan peninjauan di lapangan.

Dalam rapat ini, Ismu juga meminta seluruh OPD memperhatikan laporan keuangan dan segera menyampaikan dokumen yang diminta Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim yang tegah melakukan pemeriksaan pendahuluan di Kutim. OPD diminta pula memperhatikan pendapatan asli daerah (PAD) disektor perizinan yang dimiliki.

“Untuk OPD agar dapat menyelesaikan laporan keuangan yang diminta oleh BPK RI Perwakilan Kaltim agar penilaian WTP Kutim dapat dipertahankan atau bila mungkin bisa meningkat. Untuk peningkatan PAD diharapkan jenis perizinan dan non perizinan yang ada di OPD dikelola dengan baik. Seperti contoh di Dinas Penanaman Modal Daerah diantaranya ada merekomendasi izin gangguan, IMB, SIUP, TDP, SUJK dan lainnya. Ada juga di bagian Ekonomi diantara menangani Izin katering tata boga, izin prinsip, IUP perkebunan, Izin pendaratan dan penggunaan alat berat,” jelas Ismu yang minta semua potensi tersebut menjadi pemasukan daerah.

Sebagai bentuk apresiasi, Ismu menyampaikan terimakasih kepada para Camat dan Dinas PU yang telah memberikan pelayanan prima dalam melakukan perbaikan jalan longsor beberapa waktu lalu disejumlah titik di kecamatan. Melengkapi rapat dimaksud, turut dibahas persiapan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan, mutasi dan distribusi pegawai khususnya tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) ke OPD berikut sistem penggajian. Serta data target dan realisasi sasaran tahun 2016 untuk segera diselesaikan.

Ketua Tim Pemeriksa Pendahuluan dari BPK RI Perwakilan Kaltim untuk Kutim Ria Natalina dihadapan Bupati Ismunandar, Seskab Irawansyah dan seluruh Pimpinan OPD, meminta agar pelaporan keuangan Pemkab Kutim yang disusun dari level OPD tahun anggaran 2016 sudah dilengkapi. Dia juga meminta kerjasama kepada semua pihak untuk memperlancar pemeriksaan dokumen dan laporan keuangan.

“Ini merupakan pemerikasaan pendahuluan, meliputi data atau dokumen keuangan. Sehingga dapat dilakukan koreksi untuk hal bisa dikoreksi, sebelum kami exit (selesai memeriksa). Karena ini berkas 2016, diharapkan pejabat lama bisa dihubungi. Tidak lupa dalam penyampaian agar mengirimkan staf yang berkompeten dibidangnya, agar tidak timbul salah pemahanan dalam dokumen yang kami periksa,” pintanya.