Sampai Agustus, serapan penggunaan anggaran di Kutim capai 57,81 persen

Merdeka.com, Kutai Timur - Rapat Koordinasi Pengendalian (Rajkordal) pembangunan Kutai Timur yang digelar Senin (18/9) di ruang Meranti, terfokus mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim ke depan. Diharapkan, semua instansi terkait ikut mendukung hal itu.

Sedangkan mengenai realisasi pelaksanaan pembangunan hingga Agustus 2017 lalu, penyerapan anggaran sudah mencapai sekitar 57,81 persen. Dari total anggaran sekitar Rp 2,6 triliun sudah terealisasi sekitar Rp 1,5 triliun.

Kedua hal itu terlihat dalam Rakordal yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Irawansyah. Hadir mendampingi Sesda antara lain, Asisten Pemkesra Mugeni, Asisten Administrasi Yulianti, Kepala Bappeda Sumarja dan Kabag Pembangunan Poniso Suryo Renggono.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, seluruh camat dan sejumlah pejabat instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Seskab Irawansyah mengatakan, terkait Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), diminta kepada seluruh SKPD yang belum menyampaikan laporan, untuk segera menyampaikannya. Pihaknya ingin , soal laporan ini harus cepat, lantaran ada konsekuensinya terhadap keuangan daerah.

“Saya minta seperti pengadaan barang jasa sesuai fungsinya dapat bertujuan sesuai finalisasi pekerjaan tepat waktu dan sasaran. Melakukan pembenahan nyata dalam program membangun Kutim. Pimpinan OPD bisa mengendalikan kegiatan. Tahun 2018 kita optimis menyerap anggaran walaupun masih kemungkinan ada defisiti dari 2017,” ujarnya.

Poniso dalam pemaparannya Tim Tempra pembangunan merinci sejumlah pengeluaran seperti belanja tidak langsung sebesar Rp 798 miliar terserap Rp 554 miliar (69,47 persen). Sementara  belanja langsung Rp 1,8 triliun terserap berkisar Rp 958 miliar (52,69 persen).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa juga memberikan penegasan sesuai dengan arahan pusat dirinya terus mengembangkan peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD), namun tidak hanya tugas Bapeda saja tapi ada seluruh perangkat OPD memberikan kontribusi yaitu dalam penerapan retribusi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)  harus dikelola secara signifikan selain itu ada juga retribusi sampah juga bias menjadi pemasukan besar untuk kas daerah.

“Secepatnya kami akan bergerak mensosialisasikan membuat tim internal untuk intensifikasi PAD melibatkan OPD dan camat,” kata Musyaffa.