Masalah sertifikasi lahan KEK Maloy kembali dibahas di Jakarta

Merdeka.com, Kutai Timur - Guna mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang merupakan program nasional, Bupati Kutim meluangkan waktu untuk menghadiri undangan rapat membahas masalah tersebut di Dewan Nasional KEK, Jakarta, Senin (5/6) lalu. Rapat membahas penyelesaian sertifikasi lahan itu. Pertemuan itu juga melibatkan berbagai pihak.

Rapat tersebut dipimpin Wahyu Utomo yakni Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK. Dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Dewan Nasional KEK Graha MR 21, Lantai PH, Jalan Menteng Raya, Nomor 21, Jakarta Pusat.

Rapat digelar, untuk menindaklanjuti rapat koordinasi (rakor) Menteri yang dilaksanakan pada 14 September 2016 di Jakarta serta rakor tingkat Esselon I pada 28 Februari 2017 di Manado, Sulawesi Utara. Dalam pertemuan ini dibahas percepatan penyelesaian sertifikasi lahan KEK Bitung, Sulawesi Utara dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutim, Provinsi Kaltim.

“Pada pertemuan ini, Pemkab Kutim menyampaikan progres pembangunan yang telah terlaksana di Maloy (Kecamatan Kaliorang) sekaligus menjelaskan kendala yang dihadapi di lapangan kepada pemerintah pusat,” jelas Bupati Ismunandar kemarin.

Dalam rapat ini Bupati didampingi Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Mugeni dan beberapa staf teknis. Banyak pihak yang dilibatkan untuk merumuskan percepatan sertifikasi lahan di dua kawasan KEK ini.

Dari Pemerintah Pusat antara lain Direktur Jenderal pengadaan Tanah, kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK. Budi Santoso selaku Wakil Ketua III, selanjutnya Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan tanah BPN.

Berikutnya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kakanwil BPN Provinsi Kaltim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutim. Sementara dari dari pemerintah daerah hanya Kabupaten Kutim yang dihadiri langsung oleh kepala daerahnya yakni Bupati Ismunandar. Sementara Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Kaltim hanya diwakili Sekretaris Provinsi, termasuk Walikota Bitung.

Pertemuan juga turut mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sulawesi Utara selaku Sekretaris Dewan KEK Provinsi dan Kadisperindag Kaltim juga selaku Sekretaris Dewan KEK Provinsi.

Rencananya hasil rapat koordinasi di Jakarta ini akan dibahas lebih lanjut di Sangatta, dipimpin langsung oleh Bupati Kutim. Mengundang para pihak yang dilibatkan dalam upaya percepatan pembangunan Maloy MBTK tingkat kabupaten.

“Nanti kita akan laksanakan rapat koordinasi lanjutan menindaklanjuti hasil rapat di Jakarta ini. Insyaallah hari Kamis (8/6), guna membahas hasil rapat koordinasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan KEK,” terang Ismu.