Kemenhub ikut dorong usulan pembangunan Bandara Sangkimah di Kutim

Merdeka.com, Kutai Timur - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengkaji usulan pembangunan infrastruktur Bandara Sangkimah di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bandara Sangkimah ini sebelumnya milik Pertamina, kemudian dihibahkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Sekarang, Pemkab Kutai Timur mengusulkan agar pemerintah pusat membangun bandara ini untuk memenuhi kebutuhan transportasi warganya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, mengatakan sebenarnya di Kutai Timur sekarang ini tercatat sudah ada dua bandara, yakni Bandara Tanjung Bara yang dioperasikan Kaltim Prima Coal (KPC) dan Bandara Muara Wahau di wilayah pedalaman. Bandara Tanjung Bara awalnya bersifat khusus, namun sudah dinyatakan terbuka untuk umum supaya bisa melayani angkutan perintis.

Sementara Bandara Muara Wahau lokasinya di pedalaman dan jauh dari pusat Kota Sangatta. "Kalau dari sisi lokasi dan pengaruh strategisnya, memang Bandara Sangkimah itu lebih strategis, terutama untuk menunjang ekonomi masyarakat. Nah ini juga harus kita dorong," kata Sugihardjo usai menerima Bupati Kutai Timur Ismunandar di kantor Kemenhub, Rabu (31/08).

Namun, Sugihardjo menjelaskan, yang harus diperhatikan dalam pembangunan bandara adalah tatanan kebandaraan. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari usulan Bupati Ismunandar, kementerian akan memerintahkan Dirjen Perhubungan Udara bersama jajaran Biro Perencanaan segera meninjau lokasi Bandara Sangkimah.

"Tentu nanti melihat lebih dahulu paparan dari Pemda, kemudian meninjau lokasi, berikutnya kita ambil kesimpulan. Dan memang kalau bandara ini dikembangkan lebih besar dengan landasan pacu lebih besar, itu diharapkan pesawat lebih besar bisa mendarat," katanya.

Dia melanjutkan, "Kalau ukuran pesawatnya lebih besar, ATR 72 misalnya, itu tentu biaya per penumpang, atau unit costnya lebih murah, itu akan membantu ekonomi masyarakat."

Untuk membangun bandara, Sugihardjo melanjutkan, pertama harus ada master plannya, harus ada izin Amdalnya (analisis dampak lingkungan), DED (detailed engineering design). "Itu harus lengkap, termasuk nanti juga harus punya data area steril, mengenai kecepatan arah angin, jangan sampai bentang dari landasan pacu tidak sesuai dengan arah angin, itu kan enggak bisa. Itu faktor resiko."

Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ismunandar bersyukur pertemuan bersama Kementerian Perhubungan bisa terlaksana sebagai langkah awal memenuhi infrastruktur bandara di daerahnya. "Kalau tidak ada pertemuan hari ini kami tidak tahu perkembangannya. Nah kunjungan kami ini tentunya ada, membuahkan hasil untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur (Kutai Timur)," ujarnya.

Bupati yang biasa disapa Ismu ini berharap, kajian awal rencana pembangunan bandara bisa segera dilakukan sehingga menjadi pintu masuk pada kajian berikutnya. Dengan begitu rencana teknisnya bisa segera dibuat. "Sehingga mempercepat pengoperasian Bandara Sangkimah ini," kata Ismu.

Ismunandar menambahkan, Bandara Sangkimah ini tadinya merupakan milik Pertamina, kemudian dihibahkan kepada pemerintah kabupaten. "Kenapa tidak kita manfaatkan, begitu. Artinya, dari sisi runway sudah mantap, tinggal sekarang, kalau mau didarati itu sudah bisa. Kan sayang ini ada aset tetapi tidak dimanfaatkan," tukasnya.

Berikutnya, dia melanjutkan, pertimbangan membangun Bandara Sangkimah sebab cuma bandara itu yang strategis, salah satunya dekat dengan Kota Sangatta. Bandingkan bila harus menggunakan Bandara Muara Wahau yang lokasinya di pedalaman dengan jarak sekitar 200 kilo meter. Itupun kondisi bandaranya masih tanah.

Sementara bila harus menggunakan Bandara Tanjung Bara, meskipun dibuka untuk umum tapi masyarakat kurang leluasa bila hendak masuk ke sana. "Yang jelas (Bandara Sangkimah) dekat kota, tidak juga jauh dari kota. Masak sekarang kita mau menarik banyak investor, kita tidak punya bandara. Jadi ini (Bandara Sangkimah) tinggal dipoles saja," kata Ismunandar menuturkan.