Hore, perumahan bagi PNS di Kutai Timur segera terealisasi

Merdeka.com, Kutai Timur - Pemkab Kutai Timur tengah mempersiapkan perumahan bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, banyak PNS di sana belum memiliki tempat tinggal.

“Saat ini draf perjanjian kerjasama pembangunan perumahan PNS (antara Pemkab Kutim dengan Perum Perumnas sebagai pengembang) sedang dipelajari oleh Bagian Hukum,” kata Bupati Ismunandar di Ruang Kerjanya belum lama ini.

Draf isi dari perjanjian kerjasama telah dipelajari dan dimatangkan oleh Bagian Hukum agar dikemudian hari tidak ada para pihak yang terlibat merasa dirugikan sehingga mengakibatkan progress pembangunan perumahan terkendala.

Bupati dalam beberapa kesempatan mengaku ingin merealisasikan program pembangunan perumahan bagi PNS Kutim. Sejak Kabupaten Kutim berdiri hingga saat ini, program tersebut urung terealisasi. Ismu berharap dengan terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi PNS nantinya secara langsung akan bisa meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Pada akhirnya meningkatkan semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebelumnya Kabag Pembangunan Noviari Noor menjelaskan bahwa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program pembangunan permahan PNS Kutim antara Pemkab dengan para pihak terkait sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu.

“Bahkan sekarang sudah melaksanakan tahap penjaringan peminat yang jumlahnya mencapai 300 PNS,” sebut Novi didampingi Kasubbag Pengendalian Deky Hermawan.

Selanjutnya secara simultan, peminat perumahan juga sudah di verifikasi oleh BTN sebagai mitra pemberi kredit. Pihaknya telah pula menyiapkan konsep kontrak yang saat ini sedang dipelajari oleh Bagian Hukum. Sementara pihak Perum Perumnas sudah menunggu saat pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud.

“Penandatanganan kontrak (kerjasama) kemungkinan dilakukan antara kedua belak pihak (Pemkab Kutim dan Perum Perumnas). Insya Allah Ground Breaking dilakukan oleh Bupati Kutim dengan melakukan peletakan batu pertama,” jelas Novi.

Menurut Novi, 14 hari setelah perjanjian kerjasama pembangunan perumahan sudah harus dilaksanakan. Pemerintah pusat juga turut andil dengan memberi subsidi pembangunan infrastruktur jalan, dengan syarat beberapa unit perumahan sudah harus terbangun terlebih dahulu. Selanjutnya Pemkab Kutim akan melengkapi fasilitas umum lainnya.

Novi menjelaskan pastinya Pemkab Kutim akan melayangkan permohonan pemasangan listrik dan jaringan distribusi air bersih, sambil menunggu IPA (instalasi pengolahan air) Soekarno-Hatta selesai.
Menganai status lahan yang akan digunakan di Jalan Simono, Sangatta Utara, Novi mengaku sudah tidak ada masalah. Karena lahan seluas 20 hektare tersebut telah dibebaskan dan berkas aslinya berada di Dinas Tata Ruang untuk selanjutnya diserahkan ke pengelola aset daerah.

Dia menambahkan, saat ini PNS peminat perumahan yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat, mekanisme pengajuan kredit menyesuaikan kuota pembangunan tahap pertama yakni 102 unit rumah. Nantinya secara bertahap akan direalisasikan hingga 540 unit.

“Kami semua berharap program pembangunan perumahan PNS ini cepat (teralisasi). Setelah (penandatanganan) perjanjian kerjasama, Insyaallah enam bulan (bakal) selesai,” kata Novi.