Bersejarah, pengelolaan keuangan Kutim raih predikat WTP

Merdeka.com, Kutai Timur - Sebelumnya BPK perwakilan Kalimantan Timur memberi penilaian disclaimer, tidak wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan daerah Kalimantan Timur (Kutim). Tapi tahun ini, di bawah nahkoda Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang, Kutim berhasil meningkatkan opini pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP tersebut diserahkan oleh Ketua BPK Ri Perwakilan Kaltim Adi Sudibyo dan diterima langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar, di Gedung BPK Provinsi Kaltim, Samarinda, Senin (30/5). Momen pagi itu menjadi hari yang bersejarah bagi pemkab Kutim karena pada akhirnya sukses meraih laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2015 dengan predikat WTP.

Menurut Bupati Kutim Ismunandar, prestasi ini sangat membanggakan, namun tidak mengejutkan. Sebab menurut dia seluruh elemen di lingkungan Pemkab Kutim telah berkomitmen mewujudkan opini WTP menjadi kenyataan.

"Opini WTP ini sungguh merupakan sejarah bagi Kabupaten Kutim. Sejak jadi Sekda (Sekretaris Daerah), saya sudah merasakan bagaimana beratnya mewujudkan opini baik atas pengelolaan keuangan daerah ini," ujarnya.

Namun hari ini, dia melanjutkan, menjadi hari yang bersejarah atas opini WTP. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD termasuk DPRD Kutim yang telah bekerja maksimal. "Sehingga opini WTP untuk pertama kalinya bagi Kutim dapat diraih," kata Ismu.

Dia menegaskan, prestasi yang telah dicapai merupakan hasil dari usaha kolektif. Bukan usaha perorangan atau kelompok, tetapi hasil perjuangan bersama. Ismu berharap prestasi yang didapat bisa terus dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan.

Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kutim kali ini juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Plt Sekda Yulianti, Kabag Humas Muchtar dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kutim.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Adi Sudibyo mengucapkan selamat kepada Pemkab Kutim atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Menurut dia, momentum dimaksud merupakan sejarah. Dimana penilaian tersebut adalah progress positif dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan.

Dia mengatakan sebelumnya Pemkab Kutim pernah mendapat opini disclaimer, tak wajar, WDP hingga akhirnya mendapat opini WTP. Namun begitu, dia tetap mengingatkan kepada bupati dan walikota yang hadir untuk terus mempertahankan dan meningkatkan opini WTP agar birokrasi berjalan lebih baik.

Pencapaian WTP menurutnya jelas merupakan hasil kerja keras. Sebab tidak ada yang instan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Diperlukan keterlibatan semua pihak. Termasuk pelatihan dan pembinaan secara terus menerus melalui bimbingan teknis dari BPKP. Sehingga pada akhirnya menjadi buah manis atas segala usaha yang dilakukan selama ini.