1. KUTAI TIMUR
  2. INFO KUTIM

Wabup tinjau sejumlah TPS dalam proses pilkades serentak Kutai Timur

"Saya menyalurkan hak pilih untuk mensukseskan Pilkades dan tidak golput," kata Komari.

Wabup Kasmidi Bulang didampingi Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Setyo Wibowo, Kapolres AKBP Rino Eko, Kepala BPMPD Moch Erlya Noor, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah dan lainnya, saat meninjau sejumlah TPS dalam proses Pilkades serentak di Kutim. ©2016 Merdeka.com Reporter : Ardian Jonathan | Selasa, 20 Desember 2016 16:36

Merdeka.com, Kutai Timur - Guna memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 17 kecamatan dan 77 desa di Kutim, Wabup Kasmidi Bulang, Selasa 920/12/2016) langsung turun ke lapangan untuk melihat perhelatan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Pihaknya ingin mengetahui apakah pelaksanaan pilkades itu berjalan lancar dan tertib sesuai harapan semua pihak.

Ketika meninjau di 8 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di sejumlah kecamatan itu, Wabup didampingi sejumlah pejabat. Antara lain, Kapolres Kutim AKBP Rino Eko, Dandim 0909 Letkol Inf Setyo Wibowo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Moch Erlyan Noor, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, serta sejumlah pejabat lainnya.

Pertama kali yang ditinjau Wabup adalah di TPS 41, jalan Margo Santoso RT 41, kecamatan Sangatta Utara. Sejak pagi, warga di sini (RT 41) sudah melakukan pencoblosan untuk menentukan pemilihan kepala desa enam tahun ke depan. Ada lima calon yang di desa Sangatta Utara ini yang menjadi pilihan warga setempat.

Proses pilkasdes (pensoblosan) sudah dimulai sejak pukul 07.30 Wita dan berakhir pukul 13.00 Wita. Meski memperoleh dispensasi dari Bupati Kutim Ismunandar mengenai pencoblosan kades ini, sejumlah warga yang memang pegawai sejak pagi sudah antri dan langsung mengenakan seragam, dengan alsan setelah mencoblos bisa langsung berangkat kerja.

Menurut salah seorang warga RT 41, Sangatta Utara, Komari mengatakan, sejak pukul 07.00 Wita dia sudah berada di TPS untuk antri mencoblos. Ini menjadi hak suara pertama kalinya yang diberikan olehnya pada Pilkades tahun ini. "Saya salurkan hak pilih untuk mensukseskan Pilkades, tidak golput," katanya.

Usai di TPS 41, Wabup dan rombongan bergerak menuju ke TPS 13 dan TPS 59 di  Kecamatan Sangatta Utara yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 606 orang. Pada kesempatan itu Kasmidi mengecek surat suara dan DPT warga yang sudah mencoblos dan yang belum menyalurkan hak suaranya.

Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Desa Teluk Singkama Kecamatan, Sangatta Selatan ada TPS 01 dengan DPT 403 orang. Kemudian bergeser menuju Desa Teluk Kaba, terpantau ada DPT 434 orang berada di TPS 2 yang menggunakan bangunan kelas SD 008. Di desa ini ditemukan masalah, yakni sekitar 50 persen jumlah DPT  warganya yang tidak mencoblos dengan berbagai alasan. Seperti tak mempunyai KTP tapi mendapat undangan, sebaliknya ada warga yang tidak memperoleh undangan tetapi memiliki KTP.

Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Desa Teluk Kaba Agus Salim mengutarakan, pihaknya sudah meminta kepada warga agar jauh-jauh hari berinisiatif melaporkan jika tidak memiliki undangan. Sebelum lima hari pelaksanaan Pilkades peran warga harus menjemput bola.

"Ini terjadi kesadaran masyarakat masih kurang pro aktif. Jadi kami melakukan sesuai arahan yang tertera dalam Perbup, tidak ada undangan tidak bisa mencoblos," ujarnya.

Agus juga menyebut ada Ketua RT yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya, padahal ada administrasi lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Pihaknya mengimbau kepada Ketua RT agar melaksanakan sosialisasi, sehingga tak terjadi lagi komunikasi yang lemah. Kemudian melakukan koordinasi dengan camat.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wabup Kasmidi menanggapinya secara bijak. Pihaknya meminta agar dilakukan pembenahan administrasi di tingkat desa segera dilakukan, agar tidak sampai terjadi kekeliruan dikemudian hari.
 
"Hal ini kemungkinan ada komunikasi yang tidak jalan, (namun) jangan sampai merusak jalannya Pilkades," tegasnya.

Ke depan, Kasmidi meminta berbagai pihak harus melakukan pembenahan terkait administrasi data dan verifikasi. Tahun depan, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per desa. Kemudian ada peningkatan honor RT guna menunjang yang cukup berat sebagai bentuk perhatian pemerintah.

Terkait Pilkades ini, Kasmidi meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses dan hasilnya. Artinya, Kepala desa yang sudah terpilih berarti sudah dipercaya warga untuk memimpin di desanya.

"Saya menghimbau untuk yang belum bisa menyalurkan hak suara, agar berjiwa besar jangan merusak pesta demokrasi ini,  tidak berdebat dan hormati prosedur," tambah Wabup.


(AJ/AJ)
  1. Info Kutai Timur
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA