Perusahaan tambang diminta aktif laporkan kegiatannya

Merdeka.com, Kutai Timur - Minimnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), mulai dari aktifitas pertambangan maupun program kemasyarakat yang telah dilaksanakan menjadi perhatian serius Bupati Kutim Ismunandar. Sama halnya perlakuan pada perusahaan perkebunan beberapa waktu lalu, perusahaan pertambangan juga diminta untuk aktif menyampaikan laporan kepada Pemkab Kutim.

Sehubungan hal tersebut, Pemkab Kutim berusaha menciptakan wadah resmi koordinasi dan sinkronisasi antara program pemerintah dan program perusahaan pertambangan di wilayah Kutim yang diselenggarakan di ruang Meranti Kantor Bupati. Kegiatan dimaksud dipimpin langsung oleh Bupati Ismunandar didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, dihadiri Sekretaris Kabupaten Irawansyah, para Asisten, serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Camat dan seluruh perusahaan pertambangan.

Menurut Ismunandar, koordinasi dan sinkronisasi ini perlu dilakukan, agar Pemkab Kutim mengetahui kegiatan yang dilaksanakan perusahaan pertambangan. Pemkab bisa ikut memonitor lebih awal, sehingga bila ada permasalahan dapat segera diselesaikan dan difasilitasi.

"Jika ada hambatan, kita semua (Pemkab Kutim) melalui monitoring awal tentunya dapat membantu. Sehingga terwujud stabilitas pekerjaan bapak-bapak dan menjadikan aktifitas perusahaan penuh rasa nyaman juga untuk warga kami (Kutim),” jelas Bupati kepada seluruh perwakilan perusahaan pertambangan di Kutim yang hadir.

Mantan Sekretaris Kabupaten Kutim itu menambahkan, selain meminta pelaporan data dari aktifitas perusahaan, Pemkab Kutim juga menginginkan transparansi dari hasil kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah maupun yang akan dilakukan oleh perusahaan tambang. Diharapkan kegiatan CSR dapat dilaporkan, sehingga terlihat perusahaan yang benar-benar melaksanakan CSR, maupun yang tidak.

Berikutnya pihak perusahaan pertambangan diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan para Camat. Sebab Camat merupakaan kepanjangan tangan Pemkab Kutim di kecamatan. “Jika terdapat masalah seperti pembebasan lahan, bisa difasilitasi dan dicari solusinya bersama-sama,” tuturnya.

Dalam acara yang diawali dengan presentasi perusahaan tambang itu, Bupati bersama Wabup juga menyoroti tentang upaya penyediaan listrik, air bersih dan pembangunan sektor pendidikan serta kesehatan melalui dana CSR. Tak hanya itu, Bupati mengingatkan pula kepada pihak perusahaan untuk memperhatikan tenaga kerja agar mengutamakan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El).

Orang nomor satu di Pemkab Kutim ini meminta pihak perusahaan bersama pemerintah turut melibatkan tenaga ahli untuk melakukan kajian seputar lahan pertambangan yang ada. Apakah lokasi pertambangan mengganggu cagar budaya dan sejarah seperti kawasan karst atau tidak. Apabila mengganggu sebaiknya harus menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aji Wijaya Effendi mennyampaikan kepada Bupati bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Kutim mencapai 143 perusahaan. Berikutnya perusahaan dengan perjanjian karya pengusaha batubara (PKP2B) ada 6 perusahaan.

Sedangkan untuk IUP operasi produksi 29 perusahaan serta IUP explorasi 114 perusahaan. Perusahaan yang miliki IUP batuan ada 15 perusahaan. Terdiri dari IUP explorasi 12, IUP operasi produksi 3 dan untuk IUP mineral logam ada IUP explorasi 3 perusahaan.

“Jumlah perusahaan yang sudah beroperasi di lapangan dengan PKP2B ada 3 perusahaan, IUP izin usaha pertambangan sebanyak 3 perusahaan. IUP operasi produksi lainnya masih dalam tahap konstruksi,” jelasnya.