Pemkab Kutim siap alokasikan dana Rp 300 miliar untuk pemekaran Kutara

Merdeka.com, Kutai Timur - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sesuai janji Bupati Ismunandar tetap berkomitmen mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara (Kutara). Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Bupati Kutim Ismunandar saat menghadiri undangan DPD RI untuk konsolidasi nasional pembentukan DOB di Gedung MPR-DPR-DPD RI, di Jakarta, Selasa (4/10).

“Pemkab Kutim tetap berkomitmen mendukung pemekaran dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara. Komitmen ini diberikan agar otonomi baru ini dapat kita wujudkan,” tegas Bupati di hadapan Ketua Komisi I DPD RI serta kepala daerah lain yang juga diundang ke Jakarta.

Dijelaskan oleh Ismunandar, sesuai dengan kondisi wilayah baik geografis maupun penilaian lainnya, Kabupaten Kutim layak untuk dimekarkan. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan bagi warga di pedalaman yang jauh dari ibukota Kabupaten saat ini. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ismu melalui kebijakannya, berjanji dan bersedia mengalokasikan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim hingga ratusan milyar agar DOB Kabupaten Kutara segera terwujud.

“Kami (tetap) komitmen di hadapan anggota DPR RI. Paling tidak Rp 300 miliar (bisa) disiapkan (Pemkab Kutim) untuk pemekaran Kutai Utara,” tegas Ismu dan langsung mendapat aplaus dari seluruh hadirin.

Ismu berharap pemerintah pusat dapat mewujudkan mimpi masyarakat pedalaman Kutim untuk membentuk kabupaten sendiri. Sehingga pelayanan selama ini yang berjalan kurang maksimal dikarenakan rentang jarak yang jauh antar kecamatan, dapat lebih dimaksimalkan lagi. Perlu diketahui, masyarakat pedalaman telah satu dekade ini memimpikan pemekaran daerah. Delapan kecamatan yang telah sepakat membentuk Kabupaten Kutara yakni Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, Batu Ampar, Telen, Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng.

Pada pertemuan ini, Bupati menyampaikan pula progres penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dengan Kutim sampai Agustus 2016. Diantaranya berisi laporan batas wilayah Kutim dengan Kota Bontang 31 kilometer sudah selesai, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 25 Tahun 2005. Kemudian Kutim dengan Malinau dengan panjang segmen kurang lebih 50,188 kilometer juga sudah selesai dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 17 Tahun 2015.

Sedangkan batas wilayah Kutim dengan Kutai Kartanegara yang tersisa kurang lebih 6 kilometer lagi. Saat ini statusnya sudah diserahkan kepada Pemprov Kaltim menunggu penetapan Gubernur dan selanjutnya diusulkan  ke Kemendagri untuk ditetapkan menjadi Permendagri. Kemudian batas wilayah antara Kutim dengan Berau dengan panjang segmen sekitar 512 kilometer yang baru disepakati. Kutim dengan rencana DOB Kabupaten Berau Pesisir Selatan dengan panjang segmen 302 kilometer yang masih dalam progress. Bupati juga turut menandatangani deklarasi pembentukan DOB bersama Pimpinan DPD RI, Gubernur, Bupati dan Walikota pengusul.

Pada Kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI secara garis besar menyatakan bahwa selama pemekaran dilakukan dengan tujuan kemakmuran rakyat secara umum, maka pemerintah pusat akan mendukung.