Nama kadis dan sekretaris Disdikbud dicatut untuk penipuan

Merdeka.com, Kutai Timur - Di tengah krisis keuangan belakangan ini, ada saja oknum yang tak bertanggung jawab melakukan aksinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berbagai cara dilakukan. Antara lain mencatut nama pejabat tertentu agar mendapatkan uang.

Salah satu contohnya adalah, nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Iman Hidaya dan sekretaris intansi itu, Eddy Sofyan. Modus operandinya adalah, oknum itu menghubungi sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) akan mendapatkan bantuan proyek infrastruktur, dengan imbalan sejumlah uang.
 
Kepala Disdikbud Iman Hidayat yang dihubungi Selasa (20/9)i, membenarkan informasi pencatutan dirinya dan sekretaris Disdikbud Eddy Sofyansyah. Iman sendiri mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta bantuan ke pihak lain terkait pembangunan infrastruktur di sekolah.

Kemudian Iman menjelaskan garis besar pencatutan dirinya dan sekretaris Eddy Sofyansyah itu. “Isinya beberapa macam, garis besar dapat dikelompokkan pada dua hal. Pertama, informasi dari oknum itu mengatasnamakan Sekretaris Disdikbud bahwa sekolah tertentu akan mendapat bantuan infrastruktur. Penelpon juga menyebutkan nama pak Eddy (Sekretaris Disdikbud), tetapi nomor telponnya tidak benar,” sebut Iman di ruang kerjanya.

Saat menyampaikan informasi tentang proyek tersebut, kata Iman, si oknum juga memberitahukan syarat yang harus dipenuhi para kepala sekolah. Yakni wajib memberikan sumbangan kepada Disdikbud dengan kisaran antara Rp 10-20 juta. Iman menegaskan bahwa hal itu sangat tidak benar. Sebab Disdikbud tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu.

Iman mengatakan dalam membangun infrastruktur sekolah selalu didasarkan pada hasil rapat Kepala Sekolah, yang telah disepakati bersama untuk mencapai akreditasi A. Dalam keputusan tersebut terdapat program pembangunan infrastruktur sekolah dengan skala prioritas. Misalnya sekolah yang akan diakreditasi tahun ini, pasti didahulukan. Sementara yang diakreditasi tahun berikutnya tentunya akan menyusul. Jadi semua program pembangunan infrastruktur memiliki target dan sasaran yang jelas.

“Kedua, informasinya beberapa Kepala Sekolah dihubungi atas nama pak Eddy untuk menelpon Kepala Dinas. Setelah ditanya apa keperluannya (menurut oknum) itu tidak jelas. Tentunya informasi ini juga mengganggu dan nomor hand phonenya masih sama. Terakhir Kepala SDN 010 Sangatta Selatan, disuruh nelpon tapi tidak tahu disuruh ngapain,” ujar Kadisdikbud.

Menurut Iman, pihaknya memang berkomitmen merespon setiap telpon yang menghubungi pejabat Disdikbud. Walaupun tidak bernama, sepanjang tidak sedang sibuk akan dilayani. Agar sistem dan mekanisme koordinasi serta birokrasi di tubuh Disdikbud berjalan normal Iman menyamaikan beberapa hal penting.

Antara lain mengimbau kepada seluruh Kepala Sekolah di Kutim untuk melakukan komunikasi dengan Kepala UPT masing-masing wilayah. Melakukan komunikasi langsung dengan Kepala Bidang masing-masing menyesuikan topik masalahnya. Bisa juga menghubungi Kepala Seksi yang membidangi masing-masing mulai dari pendidikan dasar maupun menengah. Termasuk persoalan infrastruktur, sertifikasi, tunjangan dan sebagainya.

“Birokrasi dan koordinasi lingkup Disdikbud tidak berubah. Di luar mekanisme yang ada) itu tolong dilakukan cross check kepada Disdikbud, sehingga tidak salah informasi. Karena tahun lalu Kepala Sekolah di Bengalon, baru dilantik sudah sempat mentransfer uang Rp 40 juta ke sebuah rekening tertentu, tetapi hilang begitu saja. Karena langsung menanggapi dan tidak berkoordinasi dengan Disdikbud. Saya sudah menyampaikan bahwa (informasi) itu tidak resmi, penipuan dan pencemaran nama baik,” ungkap Iman Hidayat.

Iman telah melakukan beberapa langkah internal sebagai pencegahan  meluasnya penipuan tersebut. Yaitu melakukan pencatatan terhadap nomor hand phone yang memberi informasi salah. Selanjutnya Kepala Sekolah yang menginginkan klarifikasi ke Disdikbud wajib menyebutkan nomor yang menyebarkan informasi awal. Terakhir, Kadisdikbud menambahkan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti motif dari oknum penyebar informasi salah tersebut.

Namun Kadisdikbud menduga akibat defisit anggaran yang menyebabkan pembangunan infrastruktur sulit, akhirnya dijadikan alasan menawarkan pembangunan infrastruktur. Disampaikan dengan sangat menggiurkan, sehingga pihak sekolah cepat terpengaruh. “Atau target lain yang tidak diketahui, bisa saja pencemaran nama baik Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas,” tukas Iman.

Jika setelah klarifikasi di media ternyata oknum dimaksud masih melangsungkan aksinya, pihaknya akan melaporkan kepada pihak berwenang dan mengambil langkah hukum. Sebab menurut Iman, oknum yang melakukan sms atau telpon dapat dilacak titik koordinatnya dengan mudah.