Kutim bakal optimalkan sarang walet dan plasma untuk pasokan PAD
“Kita upayakan regulasinya bisa dibuat sebagai dasar untuk pemungutan retribusi tersebut,” kata Zaini.
Selain sektor sarang burung walet, sektor perkebunan kelapa sawit khusunya plasma juga menjadi incaran pajak daerah guna pemasok PAD Kutim ke depan. ©2017 Merdeka.com
Reporter : Ardian Jonathan | Rabu, 15 Februari 2017 13:00
Merdeka.com, Kutai Timur - Kurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) tahun lalu membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bekerja keras untuk mengoptimalkan retribusi dan pajak daerah. Sehingga ke depan secara pelan tidak akan tergantung dengan pasokan DBH dari pemerintah pusat.
Salah satu potensi sumber daya yang belum tergarap maksimal adalah sektor sarang burung walet dan kebun plasma. Jika keduanya bisa dipungut retribusi, tentunya bakal membantu dalam pasokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan. “Kita upayakan regulasinya bisa dibuat sebagai dasar untuk pemungutan retribusi tersebut,” kata Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Zaini.
Menurut Zaini, berdasarkan data tahun 2017 jumlah bangunan sarang burung walet di Kutim tercatat 384 bangunan. Jumlah tersebut termasuk bangunan sarang burung walet yang terdapat di Kecamatan Sangatta Selatan dan Teluk Pandan, yang nota bene berada di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK). Jika akan dipungut retribusi jelas terkendala payung hukumnya.
Sebab, tambahnya, untuk di kawasan TNK, pemerintah tidak dibolehkan menerbitkan izin bangunan. Kendati demikian warga yang memiliki bangunan di kawasan TNK siap membayar retribusi, jika regulasinya jelas. Guna mencari jalan keluarnya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Selain pajak sarang burung walet, kata Zaini, potensi lainnya adalah sektor perkebunan. Jika di Kutim terdapat 500 ribu hektare kebun kelapa sawit, kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan 20 persen tercatat 100 ribu hektar.
“Kalau 100 ribu itu, satu hektarenya dikenakan pajak Rp 100.000 saja, Kutim dapat memperoleh pasokan tambahan PAD sekitar Rp 20 miliar. Cuma ini masih di atas kertas mudah-mudahan bisa terealisasi. Kita akan koordinasi dengan Dinas Perkebunan mengenai masalah ini," katanya.
Berbicara mengenai Pendapatan Asli Daerah, leih jauh Zaini menjelaskan, hingga Februari 2017 sudah tercatat sekitar Rp 24 miliar. Angka ini sekitar 30 persen dari target PAD tahun 2017, yakni Rp 87 miliar.
"Target PAD kita Rp 78 miliar, namun hingga sekarang sudah terkumpul Rp 24 miliar,” kata Zaini saat coffe morinng pekan lalu.
SEBELUMNYA
